JOGJA – Sultan Hamengku Buwono X telah menerima honor yang berasal dari dana keistimewaan (danais) dalam kapasitasnya sebagai raja Keraton Jogja. Honor diterima selama dua bulan, November dan Desember 2013 yang totalnya mencapai Rp 6,46 juta.
Seharusnya honor yang diterima HB X sebesar Rp 7,6 juta. Namun besaran itu kemuian dipotong pajak penghasilan sejumlah 15 persen karena terkait kedudukan HB X sebagai pejabat penyelenggara negara.”Saya sudah terima,” katanya saat ditemui di kompleks Kepatihan, kemarin (2/1).
Sebelum menerima rapelan honor dari danais selama dua bulan itu, raja yang naik takhta menggantikan HB IX pada 7 Maret 1989 itu merasa gamang. Ia mengkhawatirkan adanya benturan aturan karena jabatannya sebagai gubernur.
Tidak ingin menabrak aturan perundang-undangan, HB X lantas melayangkan surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuannya agar komisi antirasuah itu memberikan pendapat hukum terkait masalah tersebut.
Namun komisi antikorupsi itu bertepuk sebelah tangan. Hingga saat ini surat dari HB X itu masih dicueki karena belum ada balasan atau respons balik dari pimpinan KPK. “Tanya sama KPK, boleh tidak saya menerima,” imbuhnya.
Meski belum ada jawaban dari KPK, HB X mengaku tetap menerima honor tersebut. Namun honor dari danais itu sampai sekarang belum dimanfaatkan.
“Saya simpan. Nanti kalau tidak diperbolehkan oleh KPK, akan saya kembalikan,” janjinya. Kadiv Investigasi Jogja Corruption Watch (JCW) Maryanto Rodzali SH menyarankan agar gubernur lebih berhati-hati. Ia menegaskan, harus ada kajian hukum lebih mendalam karena kapasitas HB X maupun Paku Alam IX adalah pejabat penyelenggara negara.
“Aturannya kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari negara,” katanya.Larangan itu, terang Maryanto, tertulis secara jelas di pasal 5 PP No 109/2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Berdasarkan PP tersebut, kepala daerah dan wakil kepala daerah diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya. Baik gubernur dan wakil gubernur DIJ adalah pejabat negara.
Karena itu, Maryanto, meminta agar gubernur tidak tergesa-gesa menerima danais. Bila PP No 109/2000 telah mengatur secara detail batasan pemberian gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya, lantas bagaimana dengan aturan main pemberian honor dari danais.”Itu yang harus dicermati,” pintanya.
Dari pengalaman di sejumlah daerah kerap terjadi penghasilan tambahan bagi kepala daerah menabrak banyak aturan. Misalnya terkait dengan honor sebagai anggota musyawarah pimpinan daerah (muspida) maupun pemberian fee (imbalan) kepada pejabat daerah dari bank pembangunan daerah.
Wakil Penghageng II Tepas Parentah Hageng Keraton Jogja KRT Yudha Hadiningrat menambahkan, pembagian honor untuk abdi dalem sudah selesai sejak Selasa 31 Desember 2012.
Hampir seluruh kerabat keraton dan abdi dalem baik yang tinggal di dalam maupun luar Provinsi DIJ sudah menerimanya. Jumlah abdi dalem yang menerima danais sebanyak 2.104 orang. “Tinggal pelaporannya, paling lama 5 Januari 2013. Yang tidak diambil akan dikembalikan ke kas daerah,” ujarnya kerabat keraton pensiunan jenderal bintang satu ini.
Pria yang memiliki nama kecil Nuryanto itu menjelaskan, dari danais Rp 2,3 miliar, keraton menerima anggaran Rp 1,6 miliar. Rinciannya, untuk satu bulan menerima dana Rp 965 juta. Setelah dipotong pajak sebesar 6 persen, dana yang diterima mencapai Rp 800 juta. “Karena November dan Desember menerimanya menjadi Rp 1,6 miliar,” terangnya.
Dikatakan, memasuki 2014, kemungkinan ada perubahan. Sebab, pada Februari mendatang akan ada wisuda abdi dalem. Biasanya setiap wisuda ada sekitar 150 hingga 250 orang.Meski demikian, ketua DPW Partai Gerindra DIJ itu mengaku belum tahu mekanisme penerimaan honor Januari dan Februari 2014, apakah dirapel atau diterimakan tiapr bulan. “Kami kan hanya menunggu. Diberi lagi ya terima kasih, kalau tidak ya terima kasih. Kami kan hanya mengabdi pada budaya,” ucapnya. (hed/kus)