Rentan Gunakan Uang Negara Untuk Kampanye
JOGJA – Hati-hati bagi calon legislatif (caleg) imcumbent. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIJ memberikan perhatian khusus terhadap mereka. Bawaslu siap melakukan pengawasan lebih ketat dibanding yang diterapkan terhadap caleg lain yang saat ini tidak menyandang predikat wakil rakyat.
Ini karena caleg yang sekarang duduk sebagai anggota dewan dinilai paling rawan menyalahgunakan uang negara. Terutama uang negara yang masuk anggaran hibah dan bantuan sosial (bansos).
“Rentan kedua mata anggaran itu disalahgunakan untuk kampanye,” tandas Ketua Bawaslu DIJ Muhammad Najib kemarin (9/1).
Penggunaan uang negara untuk membiayai kampanye bukan rahasia lagi. Beberapa caleg dengan vulgar berani menawarkan dana hibah atau bansos kepada masyarakat. Mereka ini bahkan bisa lebih mumpuni daripada pengajuan proposal yang dibawa sendiri oleh masyarakat ke satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.
Proposal yang dibawa wakil rakyat ini kerap goal. Alhasil, masyarakat selalu antusias ketika ada tawaran untuk memperoleh dana hibah atau bansos yang ditawarkan oleh wakil rakyat. Sebab, peluang untuk mendapatkan dana tersebut besar.
Hal ini sudah diendus Bawaslu. Apalagi, 2014 ini merupakan tahun politik. Caleg-caleg sudah mulai ramai-ramai mencari dukungan. Berbagai cara mereka tempuh. Salah satunya dengan penyaluran dana hibah atau bansos.
“Kami lebih awasi. Tahun ini sangat rawan oleh karena itu disebut tahun politik,” tambahnya.
Hanya, Najib mengaku tak mudah untuk bisa mengungkap praktik-praktik tersebut. Sebab, untuk membuktikan harus ada pengakuan jika penyaluran dana hibah itu disertai permintaan dukungan.
“Tanpa ada permintaan dukungan, itu tidak termasuk pidana pemilu. Hanya malapraktik saja, dewan melampui kewenangannya,” ujarnya.
Tapi, terang dia, hal itu tak menyurutkan kinerja Bawaslu. Meski nantinya tak masuk pidana pemilu, Bawaslu akan melimpahkan temuan dugaan penggunaan uang negera dalam kampanye ke kejaksaan maupun kepolisian.
“Kami sudah bekerja sama. Sudah ada MOU (memorandum of understanding/nota kesepahatam) dengan penegakkan hukum,” imbuhnya.
Di SKPD Pemprov DIJ menganggarkan hibah dan bansos. Anggaran itu hampir terdapat di setiap SKPD. Seperti Dinas Kebudayaan DIJ untuk kelompok seni budaya, Dinas Pertanian DIJ untuk kelompok ternak, Dinas Perikanan dan Kelautan DIJ untuk kelompok petani ikan.
Dana hibah dari SKPD-SKPD tersebutl menjadi objek pencermatan Bawaslu. “Kami antisipasi uang negara disalahgunakan. Apalagi untuk kepentingan politik,” sesalnya.
Senada dengan koleganya, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Jogja Agus Triyatno mengaku juga memberikan perhatian lebih untuk penyaluran dana hibah. Pihaknya menyatakan sangat mungkin anggota dewan memanfaatkan dana hibah itu untuk kepentingan pemenangan Pemilu 2014 mendatang.
“Sekarang masih dibahas untuk APBD. Mudah-mudahan hal tersebut (penggunaan dana hibah untuk kampanye) sudah diminimalisasi di pembahasan,” kata Agus.
Mantan wakil ketua PWI Jogjakarta ini menegaskan, modus dari pemanfaatan dana hibah untuk kampanye selalu sama. Yaitu, dewan sebagai perantara proposal dari masyarakat untuk mendapatkan hibah dari APBD. (eri/amd/ga)