Jurang Kaya dan Miskin Kian Lebar
JOGJA – Perkembangan Jogjakarta begitu pesat. Ini terlihat dari tumbuhnya banyak pusat ekonomi yang dikuasai kalangan kelas ekonomi atas. Pusat berbelanjaan mal, kondotel, dan apartemen muncul di banyak titik.
Hanya, masyarakat kelas ekonomi atas itu adalah kaum urban atau pendatang. Mereka memiliki modal kuat. Tapi, mereka bukan warga Jogjakarta. Kehadiran mereka tak hanya memberi manfaat dalam pengembangan perekonomian lokal. Kiprah mereka ternyata juga berdampak buruk. Mereka lebih banyak terkonsentrasi di Kota Jogja dan Sleman. Sedangkan tiga kabupaten lain di DIJ yakni Kulonprogo, Bantul, dan Gunungkidul tak tersentuh. Ini terlihat dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS). Di mana koefisien gini ratio DIJ sebesar 0,439. Angka tersebut tertinggi kedua se-Indonesia setelah Papua. “Termasuk sedang di atas 0,4,” tutur Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis BPS Jogjakarta Mainil Asni saat ditemui di kantornya kemarin (9/1).
Mainil mengungkapkan, gini ratio adalah statistika untuk menghitung pemerataan pendapatan per kapita. Koefisien gini ratio tersebut menggunakan ukuran mendekati 0-1. Dengan klasifikasi 0-0,3 rendah, 0,4-0,5, ketimpangan sedang, dan angka 0,5 sampai 1 termasuk ketimpangan tinggi. Dengan angka ketimpangan 0,439, lanjut Mainil, hal tersebut mengindikasikan pemerataan pendapatan perkapita di Jogjakarta masih jauh dari sempurna. Masyarakat ekonomi tinggi lebih mendominasi pendapatan per kapita penduduk Jogjakarta. Pendapatan per kapita penduduk DIJ berdasar data BPS menyebutkan Rp 249.629 per bulan. Itu data 2011 silam. Dari koefisien gini ratio tersebut, Mainil menjelaskan, Jogjakarta kian dekat menuju kota metropolitan. Sebab, sebuah kota yang memiliki dinamika tinggi biasanya gini rationya juga berbanding lurus.
“Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional, gini rationya 0,433. Lebih rendah memang daripada DIJ. Tapi, hampir sama. Setiap daerah yang berkembang gini rationya tinggi,” sambungnya.
Data itu, imbuh Mainil, menunjukkan jarak antara si kaya dan si miskin kian lebar. Ini bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari dimana jalan raya penuh dengan kendaraan berupa mobil. Selain itu, fasilitas ekonomi yang hanya diakses masyarakat ekonomi tinggi.
“Pemerataan pendapatan penduduk ini yang menjadi pekerjaan dari pemerintah,” lanjutnya.
Pakar ekonomi kerakyatan Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Murti Lestari membenarkan tingginya kesenjangan ekonomi si kaya dan si miskin di DIJ. Kondisi tersebut, menurutnya, tak terlepas dari konsentrasi ekonomi di DIJ yang terpusat di Sleman dan Kota Jogja.
“Kesenjangan ekonomi di DIJ ini tak terlepas dari kesenjangan daerah. Tiga kabupaten di selatan (Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul) masih sangat tertinggal dengan kota dan Sleman,” tutur Murti.
Hal tersebut, lanjut Murti, menjadi pertanda jika keistimewaan DIJ masih belum berdampak apapun bagi masyarakat. Seharusnya dengan bentuk keistimewaan DIJ bisa memodifikasi bentuk otonomi daerah.
“Tidak harus saklek. Tapi, bisa dimodifikasi bagaimana ketiga daerah itu terbantu. Contohnya soal investasi, ketiga daerah itu bisa meniru Kota Jogja yang terbaik se-Indonesia,” saran Murti. (eri/amd)