• Enam PNS Dipecat karena Kasus Indisipliner

BANTUL – Tren kasus indisipliner pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemkab mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir.Sepanjang tahun 2012 PNS yang tersandung persoalan indisipliner sebanyak 12 orang. Jumlah itu melonjak tajam pada tahun 2013 yang mencapai 20 PNS.Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maman Permana mengatakan, jumlah PNS yang telah dipecat karena dinilai indisipliner sepanjang tahun 2012 sebanyak dua orang. Lainnya mendapatkan sanksi berupa teguran hingga penundaaan kenaikan pangkat. “Dari 20 PNS pada tahun 2013 yang dipecat ada enam PNS,” terang Maman saat ditemui di ruang kerjanya kemarin (9/1).Mereka dipecat karena dinilai tidak dapat dibina. Persoalan yang membelit para PNS tersebut bervariatif. Mulai indisipliner di lingkungan kerja hingga persoalan tindakan amoral. Misalnya, perjudian, hingga perselingkuhan. “Jumlah terbanyak soal kasus moral,” ujarnya.Meski begitu, sejatinya pemkab telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kedisiplinan PNS. Tetapi khusus persoalan moral Maman mengaku tidak dapat berbuat banyak. “Karena dikembalikan ke masing-masing pribadinya,” ungkapnya.Menurut dia, pengawasan tingkat kedisiplinan PNS dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal masing-masing kantor maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan koordinasi dengan sekretaris daerah untuk melakukan pengawasan. Pengawasan secara eksternal Inspektorat yang memiliki kewenangan.Kepala Kantor Inspektorat Bambang Purwadi mengatakan, inspektorat hanya berwenang melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang dinilai melakukan pelanggaran. Adapun pemberian sanksi dan pembinaan merupakan wewenang atasan PNS tersebut. Itu mengacu Peraturan Pemerintah No 53/2010 tentang Disiplin PNS. “Saat ini kami masih memeriksa seorang staf di lingkungan Kantor Camat Sanden. Kami telah melakukan koordinasi dengan BKD,” sebutnya.Namun Bambang enggan menyebutkan persoalan apa yang membelit PNS yang diketahui bernama Jarot Oyot tersebut. “Untuk pemberian sanksi ya atasannya atau camat,” urainya.Ketua Komisi A DPRD Bantul Agus Efendi menilai, banyaknya PNS yang tersandung kasus indisipliner sepanjang dua tahun terakhir karena pengawasan internal kurang maksimal. “Yang patut disayangkan adalah pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing pimpinan SKPD,” sindirnya.Meski begitu, Gus Ef, sapaan akrabnya mengapresiasi langkah yang ditempuh BKD maupun inspektorat. Sebab, kedua instansi tersebut telah membuktikan kinerja dengan melakukan pengawasan terhadap kinerja PNS di lingkungan pemkab.(zam)