BANTUL – Badan Legislasi (Banleg) DPRD telah melakukan harmonisasi atas enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang masuk dalam
program legislasi daerah (prolegda) 2013.Itu sebabnya pekan depan parlemen Bantul bakal menggelar rapat paripurna (rapur) dengan agenda pengesahan enam Raperda yang molor pembahasannya ini. “Senin (17/1) nanti paripurnanya,” terang Wakil Ketua III DPRD Bantul Arif Haryanto kemarin (9/1).Arif menerangkan, Badan Musyawarah (Banmus) telah mengagendakan rapur
tersebut. Meski begitu, penjadwalan itu dilakukan setelah seluruh pansus, dan fraksi-fraksi di DPRD menyetujuinya. “Tetapi masih ada beberapa ganjalan,” sebutnya.Antara lain, belum adanya keputusan final mengenai sanksi bagi penyelenggara layanan publik dalam draf Raperda tentang Retribusi Pelayanan Publik. Kemudian, sempat adanya keraguan untuk mengesahkan Raperda tentang Tatacara Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). “Karena pada Desember lalu DPR RI telah mensahkan undang-undang desa. Aturan tentang BUMDes ada di dalamnya,” ulasnya.Meski begitu, DPRD tetap mengesahkan raperda tersebut. Alasannya, undang-undang tentang desa belum diberlakukan. Arif menyebutkan, keenam Raperda yang sedianya masuk dalam pembahasan pada triwulan keempat 2013 adalah Raperda tentang Penyelenggaraan Izin Kepariwisataan, Raperda tentang Tatacara Pembentukan BUMDes, Raperda tentang Pedagang Kaki Lima, Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2015, Raperda tentang Retribusi Pelayanan Publik, dan Raperda tentang Pengelolaan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan. “Pengesahannya molor karena materi muatannya terlalu banyak,” pungkasnya.(zam/din)