JOGJA – Kasus dugaan penyimpangan biaya operasional (BOK) PT Jogja Tugu Trans (JTT) mulai terkuak. Sidang dengan terdakwa mantan Kepala Dinas Perhubungan, Informasi, dan Komunikasi (Dishubkominfo) DIJ terungkap pencairan BOK 2008 senilai Rp 11,9 miliar mendahului pengesahan APBD 2008.
BOK dicairkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) DIJ kepada dishubkominfo pada Februari 2008. Sedangkan APBD 2008 disahkan DPRD DIJ sebulan kemudian yakni Maret 2008.
Keterangan tersebut disampaikan Kepala DPPKAD DIJ Bambang Wisnu Handoyo saat memberikan kesaksian pada sidang yang dipimpin majelis hakim Soewarno SH di Pengadilan Tipikor Jogjakarta kemarin (9/1). “Memang benar pencairan BOK pada Februari 2008 mendahului APBD,” kata Bambang menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Abeto Harapan SH. Meski mendahului APBD bukan berarti pencairan BOK pada Februari 2008 bermasalah. Menurut Bambang, sebelum BOK itu dicairkan DPPKAD ke rekening dishubkominfo sebagai pengguna anggaran, telah dilengkapi berbagai dokumen. Prosesnya sesuai dengan regulasi atau ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dimaksud ialah ada usulan anggaran dari dishubkominfo dan rencana kerja anggaran (RAK). Selanjutnya, usulan disampaikan dan disetujui oleh Gubernur DIJ Hamengku Buwono X dan DPRD DIJ. Persetujuan tersebut diberikan secara tertulis dan resmi.
“Pencairan anggaran yang mendahului pengesahan APBD tidak masalah sepanjang itu untuk kegiatan yang wajib dan mengikat. Tapi, anggaran yang dicairkan harus berdasarkan usulan dan ada di RAK yang sebelumnya dibahas bersama DPRD DIJ,” tegas Bambang. Bambang berpandangan, pencairan BOK pada Februari 2008 dari DPPKAD ke rekening dishubkominfo tak masalah. Hanya, dia tidak mengetahui apakah penggunaan anggaran sudah sesuai peraturan atau tidak. “Yang tahu dinas perhubungan selaku pengguna anggaran,” tandas Bambang.
Menurutnya, setiap penggunaan anggaran daerah harus dilengkapi dengan bukti yang sah. Selain bukti, instansi pengguna anggaran harus memverifikasi kebenaran penggunaan anggaran antara tagihan atau kuitansi dengan fakta di lapangan. Apakah kuitansi sudah sesuai atau ada penyimpangan? Verifikasi ini merupakan amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Tanggung jawab pengujian atas tagihan PT JTT ada di instansi pengguna anggaran yakni dinas perhubungan. Sebab, pengguna anggaran dinas perhubungan, bukan DPPKAD,” ungkap Bambang.
Sebagai kepala DPPKAD, Bambang mengaku tidak mengetahui apakah JTT mengejar keuntungan atau tidak. Sebab, penilaian itu bukan menjadi domain instansi yang dipimpinnya. “Saya juga tidak apakah anggaran BOK PT JTT membebani keuangan Pemprov DIJ atau tidak. Sebab, yang paling tahu ialah dinas perhubungan sebagai pengusul kegiatan dan pengguna anggaran,” papar Bambang. (mar/amd)