Ada begitu banyak bangunan cagar budaya (BCB) dan bangunan warisan budaya (BWB) di Kota Jogja. Jumlahnya mencapai ratusan. Bangunan-bangunan tersebut tak hanya wajib dirawat. Tapi, juga dipelajari.
HERI SUSANTO, Jogja
Berdasar data yang dimiliki Dinas Pariwisata, Seni, dan Kebudayaan Kota Jogja terdapat ratusan BCB dan BWB. Jumlah tepatnya adalah 306 bangunan.
Koordinator Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (Madya) Jhohanes Marbun punya atensi khusus terhadap ratusan bangunan tersebut. “Bangunan-bangunan tersebut patut untuk dipelajari mengingat statusnya,” jelasnya kemarin (12/1).
Menurut dia, BCB dan BWB di Kota Jogja mayoritas masih sebatas bangunan. Masyarakat belum bisa mengakses bangunan tersebut. Terutama untuk dipelajari.
“Seharusnya memang dibuka ke masyarakat umum. Ini agar BCB dan BWB tersebut bisa menjadi bahan pembelajaran bagi generasi ke depan,” tandas Marbun.
Selain bisa menjadi tempat studi masyarakat, ia mengungkapkan, BCB dan BWB juga bakal memperkaya destinasi wisata. Terlebih status Jogjakarta saat ini sebagai daerah istimewa. “BCB dan BWB ini banyak yang akhirnya menjadi kantor. Itu menjadi kendala bagi masyarakat untuk sekadar mengunjungi. Apalagi, untuk tahu nilai sejarah yang ada di dalam bangunan tersebut,” tambah Marbun.
Arkeolog dari UGM ini mencontohkan, BCB yang saat ini menjadi Markas Komando Resot Militer (Makorem) 072/Pamungkas. Belum banyak nilai sejarah dari bangunan itu yang dapat diketahui. “Padahal, bangunan itu pernah menjadi rumah dinas Wapres Pertama Muhammad Hatta,” terangnya.
Bangunan itu, kata Marbun, layak dibuka untuk umum. Bangunan itu jika dapat go public bakal memperkaya pengetahuan mengenai sosok Muhammad Hatta. Sebab, figur Hatta sebagai kepala keluarga selama ini kurang terekspose.
“Kami mengapresiasi atas sikap terbuka dari Korem. Ini bisa menjadi modal untuk pengelolaan ke depan,” imbuhnya.
Marbun mengaku, status keistimewaan yang disandang Jogjakarta memang belum banyak berdampak terhadap advokasi benda warisan budaya. Perlindungan yang diberikan pemerintah, baik oleh Pemprov DIJ maupun Pemkot Jogja, belum begitu tegas.
“Memang perlu komunikasi yang intensif. Pemerintah harus bisa meyakinkan mereka (pemilik BCB dan BWB) untuk terbuka kepada masyarakat,” lanjutnya.
Khusus untuk warisan budaya, ada dia, memang ada lima kelas. Pertama adalah A atau internasional heritage. Kategori ini ditetapkan oleh Unesco (embaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengurusi pendidikan dan kebudayaan). Di Jogjakarta, bangunan yang masuk ketegori ini di antaranya kompleks Tamansari dan Candi Prambanan.
Kategori B ditetapkan oleh menteri. Sedangkan kelas C ditetapkan oleh gubernur. Bangunan yang masuk kategori D dan E ditetapkan oleh wali kota atau bupati.
Gagasan Marbun untuk membuat BCB dan BWB terbuka untuk publik direspons Kepala Dinas Pariwisata, Seni dan Kebudayan Kota Jogja Eko Suryo Maharsono. Dia mengaku sudah mempertimbangkan hal tersebut.
Hanya, kata dia, ada langkah yang masih perlu dilakukan. Menurutnya, bukan hal mudah untuk memberikan pemahaman kepada pemilik BCB dan BWB agar melaksanakan gagasan tersebut.
“Mereka pasti tidak ingin privasinya diakses khalayak. Makanya, perlu dibuat mekanisme yang jelas agar hak pemilik juga terlindungi. Masyarakat bisa mengakses bangunan-bangunan itu baik untuk dipelajari atau sekadar berwisata,” kata Eko. (*/amd)