Sebut Hibah Tidak Boleh untuk Bayar Utang
JOGJA –Kejati DIJ rupanya menyimak semua keterangan mantan Bupati Bantul HM. Idham Samawi saat menjadi saksi dalam perkara korupsi hibah tembakau virginia di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jogja pada Rabu (8/1). Di depan majelis hakim dan terdakwa mantan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul Edy Suharyanta secara gamblang, Idham menegaskan hibah tidak boleh untuk membayar utang.
Keterangan itu sebagai penegasan sikap Idham atas digunakannya hibah tembakau virginia Rp 570 juta untuk membayar utang kelompok tani yang gagal menjalankan program intensifikasi penanaman tembakau virginia ke BPR Bank Pasar Bantul (sekarang bernama Bank Bantul, red). “Kami berharap keterangan tersebut juga disampaikan saat nanti diperiksa sebagai tersangka,” ungkap Kepala Kejati DIJ Suyadi SH saat ditemui akhir pekan lalu. Kejati DIJ sejak 18 Juli 2013 menetapkan Idham bersama mantan Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Bantul Edy Bowo Nurcahyo (EBN). Keduanya dianggap bertanggung jawab terhadap dugaan penyimpangan penggunaan hibah Persiba Rp 12,5 miliar. Rencananya pada Januari 2014 ini, penyidik kejati memeriksa Idham dalam kapasitas sebagai tersangka. Pemeriksaan itu merupakan kali kedua setelah pada 18 November 2013, Idham pernah dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka EBN. Suyadi mengatakan, pihaknya mengikuti perkembangan persidangan perkara hibah tembakau virginia. Berdasarkan laporan yang diterimanya dan juga berita-berita yang dimuat media massa, Idham menegaskan, anggaran hibah harus digunakan sesuai peruntukannya. Ia melarang hibah dipakai membayar utang.
“Kami berharap keterangan itu juga disampaikan saat diperiksa penyidik,” ujar Suyadi.
Sekretaris Jaringan Antikorupsi (JAK) Zuhad Aji Firmantoro menilai keterangan Idham di persidangan itu layak diapresiasi dan diketahui publik. Sebab, keterangan di persidangan itu memiliki nilai hukum sehingga dapat dijadikan petunjuk bagi penyidik. “Keterangan Idham tersebut sudah tepat bahwa dana hibah tidak boleh untuk membayar hutang,” katanya kemarin.
Dari fakta di persidangan tersebut, Idham memahami adanya rambu-rambu penggunaan hibah. Dana hibah harus dipakai sesuai dengan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang ditandatangani pemerintah daerah dengan penerima hibah.
“Sebagai tokoh masyarakat, Idham harus konsisten dengan pernyataan tersebut. Jangan sanpai berubah-ubah,” harap aktivis yang juga koordinator Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) Bantul ini.
Konsistensi sikap Idham itu diperlukan di tengah banyak pemimpin yang kerap sulit dipegang omongannya saat berhadapan dengan proses hukum.
“Sudah lama rakyat, khususnya masyarakat Bantul mendambakan sosok pemimpin yang satu kata antara ucapan dengan perbuatan, dan tidak mencla-mencle,” ungkapnya.
Karena itu JAK meminta Idham menjaga konsistensi sikapnya. Termasuk menjelaskan kepada penyidik dan masyarakat soal digunakannya hibah Persiba senilai Rp 4,5 miliar yang bersumber dari APBD Perubahan 2011 Bantul untuk membayar dana talangan atau utang kepada sejumlah orang.
“Fakta adanya penggunaan hibah Persiba untuk membayar dana talangan terungkap dari audit akuntan Abdul Muntholib dan dikuatkan penyidikan kejati,” ujarnya. Di sisi lain, JAK mengapresiasi kinerja kejati yang telah menjadwalkan pemeriksaan Idham sebagai tersangka. Pemeriksaan itu merupakan bukti keseriusan kejati segera menuntaskan penyidikan hibah Persiba. Apalagi, belakangan seolah-olah berkembang isu kejati bertindak lamban dan tidak berani memeriksa Idham sebagai tersangka.
“Ini bukti kabar miring yang berkembang di masyarakat Bantul bohong. Tujuannya, ingin mengganggu bahkan merintangi jalannya penyidikan kasus hibah Persiba,” terang Zuhad.
JAK juga mewanti-wanti kejati tidak tebang pilih ketika memeriksa Idha sebagai tersangka. Dari catatan JAK, kejati selalu menahan sejumlah tersangka kasus korupsi.
Misalnya dalam kasus biaya operasional kendaraan (BOK) Transjogja dengan tersangka mantan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi DIJ Mulyadi Hadikusumo dan mantan Dirut PT Jogja Tugu Trans (JTT) Purwanto Johan Riyadi. Juga ada kasus-kasus lain yang penyidikannya ditangani kejati. Contohnya kasus gratifikasi Rp 500 juta dengan tersangka mantan Sekda Bantul Gendut Sudarto. (mar/kus)