Respons FPDIP Tanggapi Perintah Partai
JOGJA- Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DIJ Bambang Praswanto telah memberikan teguran atas keterlambatan pengesahan RAPBD 2014 Kota Jogja.
Ia memberikan tenggat waktu RAPBD Kota Jogja harus bisa disahkan 31 Januari 2014. Bila tidak terealisasi, dan tetap molor, Bambang mengancam menjatuhkan sanksi bagi kadernya yang duduk di eksekutif, maupun legislatif.
Bagaimana reaksi fraksi moncong putih menanggapi peringatan dari partainya itu? Ketua FPDIP DPRD Kota Jogja Sujanarko mengatakan, tidak menjamin pembahasan RAPBD segera selesai.
Koko, sapaan akrabnya, mengklaim telah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dewan dengan menjalankan fungsi bujeting atau anggaran, dan pengawasan. Justru pejabat-pejabat pemkot, khususnya kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dinilainya bertindak tidak profesional.
“Eksekutif melalui kepala-kepala SKPD saja yang tidak siap,” tudingnya kemarin (12/1).
Ketidaksiapan dalam pembahasan anggaran itu antara lain terlihat di SKPD Kantor Kesatuan Bangsa Pemuda dan Olahraga (Kesbangpora) Kota Jogja.
Koko menuding Kepala Kantor Kesbangpora Sukamto tak komunikatif dengan dewan. Setiap pihaknya sebagai mitra kerja menanyakan soal usulan anggaran SKPD yang dipimpinnya, jawaban Sukamto dinilai tidak jelas.
“Ditakoni (ditanya) jawabannya tidak sesuai pertanyaannya. Ditakoni, dijawab salah ketik. Ditakoni tidak bisa menjawab. Makanya saat pembahasan kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) di Komisi D, kami serahkan ke badan anggaran (banggar),” terang Koko yang juga menjabat ketua Komisi D ini.
Ketidakmampuan kepala SKPD berkomunikasi dengan dewan ini, lanjut Koko, membuat pembahasan akhirny molor. Bila kepala SKPD keterangannya meyakinkan di tingkat komisi, maka pembahasannya tak perlu sampai di banggar.
“Masalah itu yang membuat (pembahasan, red) mbleber (berlarut-larut) sampai sekarang,” papar ketua DPC PDIP Kota Jogja ini.
Lantaran kondisi tersebut pembahasan RAPBD 2014 ini tak bisa selesai pada 31 Desember 2013. Meski merupakan fraksi terbesar di Dewan Kota, FPDIP tidak bsia menjadi penentu segera disahkannya RAPBD.
Alasannya dengan perolehan 11 kursi, fraksinya harus harus menggandeng fraksi-fraksi lain. Jumlah Dewan Kota seluruhnya 40 anggota dewan terdiri atas lima fraksi. Selain FPDIP, ada Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PKS.
“Kami sudah lakukan lobi politik dengan mereka,” tambahnya.
Mengomentari tudingan dirinya tak komunikatif dengan DPRD dan kerap tak bisa menjawab pertanyaan parlemen, Kepala Kantor Kesbangpora Kota Jogja Sukamto tak mau terpancing.
Ia menegaskan, selama ini telah berupaya berbuat yang terbaik. Program dan kegiatan yang disusun instansinya juga terencana dan terukur. “Koreksi dan evaluasi dari dewan selama ini juga kami terima. Kalau evaluasinya rasional, juga kami tindak lanjuti,” tegas Sukamto.
Suara keras terkait lambannya pembahasan RAPBD juga disuarakan
Ketua DPD PAN Kota Jogja Heroe Poerwadi.
Ia menganggap perkembangan politik di Kota Jogja sudah tidak memikirkan kepentingan masyarakat. Heroe menyesalkan tidak adanya kejelasan penetapan RABD 2014 Kota Jogja. Meski partainya sedang tidak diberi amanat menjadi partai yang memerintah di Kota Jogja, ia tetap merasa sedih mengamati kondisi tersebut.
“Pembahasan anggaran yang molor telah membuat Kota Jogja kehilangan hak mendapatkan insentif dari pusat Rp 30 miliar,” sesalnya. PAN, lanjut Heroe, tak rela bila pembangunan Kota Jogja sampai tidak berjalan dengan baik sehingga prestasinya menurun. Ketua DPD PAN ini meminta agar pembahasan RAPBD 2014 segera diselesaikan secepatnya.
Pria asal Wonosari itu mengajak pemkot dan dewan agar lebih serius. Bila pembahasan tidak segera dipercepat, sejumlah program pembangunan untuk masyarakat akan berantakan. Sebab, dengan RAPBD molor dibahas kemudian pencairan anggaran tertunda sehingga tata kala program yang sudah direncanakan ikut terganggu.
Heroe mengaku pada 2013 lalu sangat kecewa ketika mengetahui pemkot gagal menjalankan sejumlah kegiatan untuk masyarakat. Akibatnya anggaran pada 2012 sebesar Rp 250 miliar tidak terserap. Dari kondisi tersebut sebetulnya pihak yang paling dirugikan adalah masyarakat.
“Kita harus belajar dari pengalaman buruk itu. Harusnya RAPBD 2014 harus segera dipercepat pembahasannya untuk kemudian ditetapkan,” pintanya. Sebagai ketua partai, Heroe telah memerintahkan fraksinya agar proaktif mengajak
dan mendorong semua fraksi, wali kota, dan wakil wali kota bersemangat membahas RAPBD.
Mantan wartawan Majalah Editor ini juga mewanti-wanti agar pembahasan RAPBD mengacu pada tata tertib DPRD sehingga semua alat kelengkapan bisa optimal bekerja. Dengan demikian, pembahasan tidak tergantung atau menggantungkan pada satu orang atau dua orang saja. Sebab, tatib sudah mengatur tata cara dan mekanisme persidangan bagi anggota dewan. Tidak hanya mengkritisi dewan, Heroe juga menyoroti agar pemkot tanggap dan responsif memperbaiki dokumen-dokumen terkait pembahasan anggaran. Dari pemantauannya, saat rapat kerja alat kelengkapan dewan mulai dari komisi hingga banggar kerap menemukan adanya kelemahan dokumen milik eksekutif sehingga harus diperbaki. “Kami minta wali kota dan wakil wali kota bisa terjun langsung sehingga bisa menguasai seluk beluk penganggaran RAPBD 2014. Sehingga ketika DPRD bertanya bisa secepatnya terjawab dan lancar. ” harapnya (eri/hrp/kus).
Minta Wali Kota dan Wawali Terjun Langsung