Realisasi Kebijakan Pola Tanam Padi Terancam Gagal
SLEMAN– Wacana penyeragaman pola tanam padi untuk memutus siklus tikus bisa jadi sulit terealisasi. Apalagi untuk mempertahankan lahan pertanian abadi ini anggaran yang dibutuhkan sangat besar.Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Widi Sutikno telah menghitung estimasi biayanya. Kisaran kebutuhan dana yang harus disiapkan pemerintah mencapai miliaran rupiah.Widi mengilustrasikan untuk kepentingan pillot project per 25 hektare saja perkiraan dana hingga lebih dari Rp 295 juta. Itu untuk pola tanam padi-padi-palawija selama satu tahun. Estimasi itu hanya untuk keperluan benih, pupuk, pestisida, dan pengolahan lahan. Itu belum termasuk untuk biaya sekolah lapang.Itupun dibatasi hanya untuk 14 desa di wilayah Minggir, Moyudan, dan Godean. Sementara total lahan pertanian abadi di seluruh Sleman diperkirakan mencapai 12 ribu hektar. “Ya tinggal dikalikan saja nilai kebutuhannya,” ungkap Widi kemarin.Program itu paling cepat baru bisa direalisasikan pada 2015. Sebab, kebutuhan anggaran belanja 2014 telah ditetapkan akhir Desember 2013. Untuk pilot project dibutuhkan waktu untuk mengkaji dan membuat perencanaan, serta sosialisasi.Paling tidak, kebutuhan anggaran dialokasikan pada APBD perubahan 2014.Untuk memutus siklus tikus, lanjut Widi, pola tanam serempak harus dilakukan di tanah sawah yang luas. Sebab, tikus bisa bermigrasi secara ekstrim ke lahan yang menjadi sumber makanan, meskipun hanya satu petak. ” Jadi harus ngeblok pillot projectnya,” jelas mantan kepala Dinas Sumber Daya Alam Air, Energi, dan Mineral itu.Widi mengakui, lahan 25 hektare termasuk sempit jika untuk memutus siklus tikus. Tetapi untuk uji coba, luasan itu dinilai cukup. Alasannya, pilot project tidak sekedar untuk memutus siklus tikus, tetapi sekaligus meningkatkan produktivitas hasil panen. Tanah akan lebih subur sehingga hasilnya bagus.Widi optimistis pola itu bisa memutus siklus tikus dalam jangka panjang. Praktiknya, pilot project harus dilakukan setelah ada kajian akademik. Juga tergantung niat dan kesadaran petani.Menurut Widi, realisasi lahan pertanian abadi cukup sulit diwujudkan, meski kebijakan itu tetap harus direalisasikan. Apalagi, setiap pemilik lahan harus menandatangani kontrak tidak akan menjual atau mengalihfungsikan lahan selain untuk pertanian. “Ini bukan masalah sederhana karena melibatkan banyak stakeholder,” ucap Widi. “PR” terbesar yang dihadapi pemerintah adalah mengubah kebiasaan dan perilaku petani. Nah, pilot project itulah yang diharapkan bisa menjadi contoh. “Pendekatan terhadap petani memang harus ada contohnya. Kalau berhasil biasanya warga saling mengajak untuk studi banding,” katanya.Di sisi lain, Widi berpandangan, upaya pemerintah akan berhasil jika ada program pendukung. Misalnya, pembelian hasil padi paska panen, khususnya dari palawija. Itu untuk memudahkan petani memperoleh hasil (uang), sehingga tidak keberatan tanam non padi.Anggota Komisi C DPRD Sleman Huda Tri Yudiana menunggu political will pemerintah untuk merealisasikan program tersebut. Menurut Huda, dana besar tidak masalah jika untuk kemaslahatan umat. “Toh, itu demi kepentingan petani. Pemerintah juga berkepentingan untuk mempertahankan pangan,” ujarnya.(yog/din)