Jumlah lembaga PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) nonformal di Gunungkidul mencapai ribuan. Namun dari jumlah itu di antaranya minim sarana alat permainan edukatif (APE). Selama ini sejumlah guru pendidik hanya bermodal semangat dengan peralatan serba terbatas.
WONOSARI
PEGIAT PAUD dari Bale Ketari Gunungkidul, Ari Budi Wahyuni mengaku tersanjung dengan semangat pendidik PAUD. Pihaknya mengapresiasi mereka karena gigih memberikan pendidikan bagi anak usia dini. Bahkan rela mengeluarkan uang dari kantong pribadi untuk ikut berbagai pelatihan.”Faktanya memang seperti itu (minim APE). Untuk itu kami sarankan supaya para pendidik kreatif dan inovatif. Mainkan ide kreatif dan inovatif untuk mendidik calon generasi penerus agar tertanam sifat mandiri sejak dini,” kata Ari Budi Wahyuni saat ditemui di acara workhsop alat permainan edukatif (APE) di Wonosari.Mengenai kesejahteraan pendidik PAUD, pihaknya akan berjuang memenuhi harapan guru nonformal tersebut. Minimal, kata dia, dalam jangka pendek ada semacam program tunjangan profesi bagi pendidik. “Selama ini kan, payung hukum dalam bentuk undang-undang belum ada. Ini yang akan kami perjuangkan,” kata caleg DPR RI dari PAN ini.Sebelumnya, pendidik PAUD Desa Putat, Kecamatan Patuk, Erma Kurniawati mengungkapkan, lembaga pendidikannya minim APE. Selama ini hanya memanfaatkan peralatan seadannya bantuan dari pemerintah. “Murid kami ada 25 anak, namun peralatan permainan edukatif (EPE) minim,” kata salah seorang guru PAUD Tunas Mulia di Putat, Patuk, Erma Kurniawati (14/1).Selain itu, pihaknya juga mengakui honor yang diperoleh dari tugas mencerdaskan anak bangsa jauh dari layak. Namun, panggilan jiwa ingin memberikan yang terbaik kepada negara menjadi penyemangat. “Selama ini kami mendapat honor mengajar Rp 50 per bulan dari PKK Pedukuhan,” katanya.Terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non-Formal dan Informal (PAUDNI) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul, Suriyadi mengatakan, pemerintah sudah berupaya memperhatikan nasib pendidik PAUD. “Hanya saja dengan keterbatasan anggaran, maka pemkab belum bisa maksimal meng-cover pendidik PAUD,” ujarnya. (*/iwa)