JOGJA-Polemik pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Jogja 2014 kian memanas. Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Jogja mengancam memecat Ketua DPRD Kota Jogja Henry Koencoroyekti karena dinilai telah melakukan pembangkangan terhadap instruksi partai.
“Kami memberikan batas waktu pembahasan hingga 31 Januari ini. Kalau tidak, kami akan rekomendasikan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk memecat ketua DPRD yang juga ketua badan anggaran (banggar) dan ketua badan musyawarah (banmus),” tegas Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Jogja Antonius Fokki Ardiyanto saat menggelar keterangan pers kemarin (14/1).
Turut hadir dalam acara tersebut 12 pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Jogja lainnya. Di antara mereka ada beberapa orang yang juga anggota DPRD Kota Jogja seperti Suwarto, Dwi Saryono dan Suharyanto. Juga tampak Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Jogja Danang Rudyatmoko, dan Bendahara DPC PDI Perjuangan Kota Jogja Suryani Imam Priyono.
Fokki menegaskan, ancaman sanksi tegas hingga tindakan pemecatan itu demi mendorong segera terealisasinya penetapan RAPBD 2014. Sebab, penggunaan peraturan wali kota (perwal) sebagai payung hokum anggaran sebelum RAPBD 2014 disahkan bersifat sementara. Perwal hanya berlaku selama dua bulan.
“Kami targetkan 31 Januari sudah ditetapkan sehingga Februari sudah masuk evaluasi gubernur, dan program kegiatan pemerintahan bisa berjalan,” lanjut politikus yang juga anggota Komisi A DPRD Kota Jogja ini.
Tak ingin pembahasan RAPBD berjalan berlarut-larut, maka DPC PDI Perjuangan Kota Jogja memutuskan mengambil langkah tegas terhadap ketua banggar.
Itu dilakukan karena selama ini ketua banggar banyak berperan menentukan ritme pembahasan anggaran. “Ketua banggar sesuai aturan juga menjabat ketua banmus. Sentral sekali posisinya,” imbuh pria yang tinggal di Sapen, Gondokusuman ini.
Selain akan mengusulkan pemecatan terhadap ketua DPRD, partai berlambang moncong putih itu juga bakal menjatuhkan teguran keras terhadap Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Jogja Sujanarko.
Pengurus partai menganggap Sujanarko atau akrab disapa Koko yang juga menjabat ketua DPC membiarkan anggota fraksinya menunda-nunda pembahasan RAPBD. Kondisi tersebut bila dibiarkan akan berdampak terhadap pelayanan masyarakat.
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Jogja Danang Rudiatmoko mengakui, di internal partainya memang ada masalah. Itu pula yang selama menjadi kambing hitam atas mengemukannya polemik pembahasan RAPBD 2014.
“DPC merasa punya tanggung jawab karena menempatkan kader-kader partai di eksekutif dan legislatif,” jelasnya.
Untuk itu, sebagai tindak lanjut atas pertanggungjawaban itu, pihaknya bakal memberikan sanksi berat bagi kader-kadernya yang tidak menjalankan instruksi partai. Bagi kader-kader yang dinilai tak sejalan dengan garis partai sehingga menyebabkan tertunda pengesahan RAPBD juga diminta menyampaikan
permintaan maaf. “Internal PDIP menjadi sumber persoalan tidak selesainya pembahasan RAPBD,” tuturnya.
Menanggapi ancaman pemecatan itu, Ketua DPRD Kota Jogja Henry Koencoroyekti justru balik mempertanyakan keabsahan langkah DPC partainya.
Ia menganggap tindakan tersebut merupakan ulah dari oknum DPC dan keputusan itu dibuat secara sepihak.
“Tapi kalau dianggap melanggar AD/ART partai, sebagai kader partai saya selalu siap,” terangnya.
Namun demikian, ia menambakan keputusan itu tidak objektif. Selama ini setiap pengambilan keputusan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan fraksi dan DPC.
“Kami ini menjalankan tugas bujeting (anggaran). Kenapa, malah diprotes dan diancam dengan pemecatan,” keluhnya.
Di bagian lain, dari gedung Dewan Kota diperoleh informasi pembahasan RAPBD telah memasuki tahap perhitungan pendapatan asli daerah (PAD). Namun rapat kerja banggar dengan pemkot pada Senin (13/1), berakhir buntu alias deadlock.
Ini terjadi karena eksekutif dinilai tak bisa menjawab pertanyaan dewan soal kesanggupan meningkatkan target pendapatan dari sektor pajak.(eri/kus)