SEMANU – Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengatakan, iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) keluarga miskin (gakin) ditanggung pemerintah melalui Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI). Untuk itu data penduduk miskin menjadi sangat penting agar berbagai bantuan sosial yang disalurkan tepat sasaran.”BPJS menggantikan lembaga jaminan sosial di Indonesia, seperti PT Askes dan PT Jamsostek, sehingga setiap warga Negara Indonesia dan warga asing yang tinggal minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS,” kata Salim Segaf Al Jufri saat kunjungan kerja monitoring program bedah rumah di Desa Dadapayu, Kecamatan Semanu (13/1).Dia mengatakan tahun ini, Gunungkidul mendapatkan bantuan renovasi sebanyak 100 rumah. Jumlah tersebut memang belum seberapa karena rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayah Jogjakarta paling timur ini jumlahnya masih ribuan. Anggaran bedah rumah, setiap tahun se-nusantara ada lima belas sampai dua puluh ribu.Salim Segaf Al Jufri mengatakan, keterbatasan informasi terkadang penanganan penduduk miskin dikritisi oleh pengamat dan dinilai belum memuaskan. Kategori miskin menurut kemensos ada dua, pertama teregister dan belum teregister.”Kategori belum teregister adalah gelandangan, pengemis, korban tindak kekerasan, dan penghuni rutan, sehingga diasumsikan tidak mampu membayar iuran dirinya sendiri maupun anggota keluarga,” terangnya.Kriteria itu menjadi dasar bagi Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pendataan. Hasil pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu dilakukan BPS, kemudian diverifikasi Mensos untuk dijadikan bahan data terpadu.”Verifikasi dan validasi dilakukan dengan menyocokkan dan mengesahkan data, lalu dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Menteri Tenaga Kerja dan Trnasmigrasi, Menteri Dalam Negeri, serta BPS,” katanya. (gun/iwa)