JOGJA– Kontroversi perlu tidaknya DIJ menggunakan kata provinsi belum juga rampung. Meski Pansus Perubahan Perda No 1/2013 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) telah sepakat bulat menggunakan kembali kata provinsi, tidak demikian halnya dengan Pemprov DIJ.Pemprov sampai sekarang masih keberatan memakai kata provinsi. Bahkan di tengah pembahasan pansus, Sekprov DIJ Ichsanuri melayangan surat nomor 188/0032 tertanggal 3 Januari 2014 kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui Dirjen Otonomi Daerah Kementeri Dalam Negeri.”Kami mohon petunjuk lebih lanjut mengenai penggunaan kata ‘provinsi’ di depan kata Daerah Istimewa Jogjakarta, mengingat saat ini DPRD DIJ berpendapat untuk tetap mencantumkan provinsi di depan kata DIJ,” ungkap Ichsanuri.Dalam surat itu, mantan kepala Bawasda DIJ itu berharap jawaban dari Ditjen Otda Kemendagri itu diberikan secara tertulis sehingga dapat dipakai sebagai landasan hukum penyusunan tata naskah dinas dan produk hukum daerah selanjutnyaDi awal surat itu, Ichsanuri menerangkan permohonan petunjuk itu diajukan terkait telah diundangkannya Permendagri No 1/2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.Menurut dia, setelah diundangkannya UU No 13/2012 tentang Keistimewaan DIJ, maka penyebutan DIJ dalam tata naskah dinas dan produk hukum daerah tidak menyebutkan kata provinsi. Alasannya, sejalan dengan nomenklatur di pasal-pasal (batang tubuh) UU No 13/2012. Sedangkan di lampiran III Permendagri No 1/2014 diberikan contoh bentuk peraturan daerah dengan mencantumkan kata provinsi.Meski telah dikirimkan sejak minggu pertama Januari, sampai sekarang kemendagri belum juga memberikan jawaban. Itu menyebabkan rapat kerja pansus yang diadakan Senin (13/1) harus dihentikan.”Rapat belum dapat kita teruskan karena surat dari kemendagri belum ada. Kita menunggu,” ujar Ketua Pansus Putut Wiryawan kemarin (15/1).Menurut Putut, pansus menyepakati menunda rapat hingga hari ini Kamis (16/1). Rencananya hari ini rapat kerja akan dilanjutkan. Terkait surat yang dikirimkan pemprov, Putut memberikan apresiasi. Apalagi dalam surat yang tembusannya dikirimkan ke pimpinan dewan dan kepala Biro Hukum Setjen Kemendagri itu turut menyebutkan sikap DPRD yang menghendaki kata provinsi kembali digunakan.”Sikap kita sejak awal konsisten menegakkan konstitusi. Penggunaan kata provinsi sama sekali tidak mengurangi makna atau substansi keistimewaan DIJ,” tegas Putut.Diingatkan, substansi DIJ sebagai daerah bersifat istimewa terletak pada pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur yang tidak terikat dua periode masa jabatan. Di luar itu DIJ juga punya urusan istimewa di bidang kebudayaan, kelembagaan, pertanahan, dan tata ruang.”Substansinya bukan malah menghapus kata provinsi. Itu justru bertentangan dengan konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan,” katanya.
Bidik Perkara Lain di Bantul
KPK Kembali Datangi Kejati
JOGJA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyambangi gedung Kejati DIJ. Sama seperti pada 24 Juli 2013 lalu, kedatangan tim dari lembaga antirasuah itu bertujuan untuk mengadakan koordinasi dengan penyidik kejati.
“Apapun yang dibutuhkan, KPK siap memberikan dukungan terutama dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi yang ditangani Kejati DIJ,” kata Z. Tadong Alo dari Satgas Koordinasi dan Supervisi KPK didampingi seorang penyidik KPK Denny usai mengadakan pertemuan lebih dari empat jam di gedung kejati kemarin (15/1).
atgas Koordinasi dan Supervisi KPK itu berjumlah tujuh orang. Selama pertemuan, mereka disebut-sebut mengadakan koordinasi atas sejumlah perkara. Di antaranya perkara hibah Persiba, akuisisi Radio Sangga Buwana menjadi Radio Bantul dan beberapa perkara lainnya.Tim dari KPK itu ditemui Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DIJ Pindo Kartikani SH, Kepala Seksi Penyidikan M Anshar Wahyudi SH, Kepala Seksi Penuntutan Abeto Harahap SH, dan sejumlah jaksa di jajaran pidana khusus.Pertemuan diadakan di sebuah ruangan di lantai tiga. Selama itu ruangan tersebut kerap dipakai untuk memeriksa sejumlah pihak yang terkait dengan perkara korupsi.Tim penyidik KPK terlihat meninggalkan gedung kejati sekitar pukul 15.30. Saat meninggalkan kejati, tim membawa sebuah koper hitam. Ditengarai, tas tersebut berisi sejumlah dokumen penting terkait penanganan Persiba maupun kasus-kasus lainnya.”Kami siap back up kejati termasuk ntuk pemulihan sejumlah data,” tambah Tadong.Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati DIJ Purwanta Sudarmaji SH mengatakan, kedatangan tim KPK telah lama diagendakan.Dalam koordinasi itu, tim penyidik perkara hibah Persiba meminta bantuan KPK melakukan pemulihan data atau file komputer yang disita terkait penanganan hibah Persiba.Sebab, kejati belum memiliki peralatan dan ahli melakukan pemulihan file komputer dan ponsel.”Koordinasi dengan KPK tidak hanya seputar perkara Persiba saja tapi juga penanganan perkara-perkara yang lain,” kata Purwanta.Adapun tujuan koordinasi agar penanganan kasus korupsi berjalan dengan benar dan sesuai prosedur yang berlaku. “Ini supaya cepat tuntas,” terang mantan kepala seksi pidana khusus Kejari Kendal ini. (mar/kus).
Persilakan PWI Ajukan Kasasi
SLEMAN– Perjuangan para wartawan mencari keadilan untuk menuntaskan kasus terbunuhnya wartawan Harian Bernas Fuad Muhammad Syafrudin alias Udin melalui gugatan praperadilan kembali kandas.Itu terjadi setelah Pengadilan Tinggi (PT) Jogjakarta mengeluarkan putusan banding yang menguatkan vonis Pengadilan Negeri (PN) Sleman nomor 05/Pra.Pid/2013/PN.Slmn tertanggal 2 Desember 2013.Isi putusan itu adalah tidak dapat menerima gugatan yang diajukan PWI Cabang Jogja terhadap Kapolda DIJ.Tak puas dengan putusan itu, PWI melalui kuasa hukumnya Tim Advokasi Pencari Keadilan untuk Udin (TAPKU) mengajukan upaya banding.Nah, dalam putusannya, hakim tunggal PT Jogjakarta Sri Muryanto SH MH menguatkan putusan PN Sleman. Sri Muryanto menyatakan permintaan banding dari PWI tak dapat diterima. Ketentuan itu termaktub dalam putusan nomor 01/Pra.PID/2014/PTY tertanggal 8 Januari 2014.Dalam amar putusannya, hakim menimbang pasal 1 angka (10) KUHAP bahwa pra peradilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang.Yakni mengenai sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.Menimbang pasal 83 ayat (1) KUHAP yang menyebut bahwa terhadap putusan pra peradilan dalam hal sebagaimana dimaksud pasal 79, 80, dan 81 tak dapat dimintakan banding. Ayat (2) pasal tersebut menyatakan, adanya pengecualian ketentuan ayat (1) tentang putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.Tapi, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 tanggal 1 mei 2011, pasal 83 ayat (2) KUHAP dinyatakan bertentangan dengan UUD RI 1945, dan tak punya kekuatan hukum mengikat.Sri Muryanto juga mempertimbangkan putusan hakim tunggal PN Sleman Asep Koswara SH yang memutuskan tak ada lagi upaya hukum yang bisa ditempuh atas putusan perkara praperadilan.Humas PN Sleman Iwan Anggoro Warsito SH mengatakan, pihaknya menerima salinan putusan banding pada Senin (13/1). “Hari ini (kemarin) kami kirimkan ke pemohon dan termohon, ” jelasnya di PN Sleman, kemarin (15/1).Selanjutnya, pengadilan bersifat menunggu sikap pemohon, dan termohon atas putusan banding tersebut. Iwan menyatakan, tak bisa menghalangi upaya hukum apapun yang akan ditempuh kedua belah pihak. Termasuk bila para pihak ingin mengajukan kasasi.”Kami persilakan. Itu hak siapa saja,” katanya.Koordinator TAPKU Ramdlon Naning SH mengaku belum menerima salinan putusan tersebut. Namun demikian, ia sudah menduga putusan PT Jogjakarta sama dengan vonis PN Sleman. Menurut Ramdlon, itu menunjukkan hakim masih berpandangan legalistik formal dan tak mempertimbangkan keadilan secara substantif.”Jadi, hakim seakan-akan hanya jadi corong undang-undang. Memutus hanya berdasarkan bunyi aturan dalam arti sempit,” sesalnya.Padahal, lanjut Ramdlon, hakim seharusnya bisa melakukan terobosan demi menegakkan keadilan dan kebenaran. Tapi, itu tak terjadi. Dengan begitu, pencari keadilan tak bisa mendapatkan keadilan dalam arti sesungguhnya.Harapan pengadilan menjadi benteng terakhir dalam penegakan keadilan tak bisa ditemukan. “Kendati begitu, kami tetap hargai putusan tersebut meski keadilan belum ditemukan,” ujar advokat yang juga pernah menjadi wartawan ini. (yog/kus)