• Tertibkan Atribut Kampanye yang Langgar Aturan

SLEMAN– Ratusan atribut kampanye pemilu legislatif dibredel Satpol PP Sleman kemarin (15/1). Sebagian besar pemasangannya dinilai melanggar ketentuan Peraturan KPU No 15/ 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD.Atribut-atribut bermasalah itu misalnya, dipasang di dekat kantor pemerintahan, sekolah, atau tempat ibadah. Ada juga spanduk dipasang melintang jalan.Selain itu juga banner yang dipaku di batang pohon tepi jalan maupun tiang lsitrik dan gardu telepon.Ketentuan tersebut juga diatur dalam Peraturan Bupati Sleman No 30/ 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye.Kasi Operasional Penegakan Perundangan Rusdi Rais menegaskan, hanya atribut melanggar saja yang dirazia. “Itu berdasarkan zonasi yang sudah ditentukan KPUD Sleman,” katanya usai razia atribut kampanye pemilu kemarin (15/1).Menurut Rusdi, rencana razia dan tata cara pemasangan atribut kampanye telah disosialisasikan kepada peserta pemilu pada akhir 2013. Kendati begitu, ada pihak yang keberatan atas aksi Satpol PP, yang dibantu Panwaslu,dan KPU Kabupaten Sleman itu.Ketua DPC Partai Gerindra R Sukaptono menilai ada unsur tebang pilih oleh aparat dalam pelaksanaan razia. Dari hasil sosialisasi yang dipahami Sukaptono, hanya baliho atas nama calon anggota legislatif yang tidak boleh dipasang. Hanya bendera partai boleh dipasang, kecuali di jalan-jalan protokol. “Bagaimana ini. Aturan, kok, nggak jelas. Itu baliho yang gedhe-gedhe, kok, tidak diturunkan sekalian,” ujarnya kesal. Sukaptono mengaku jengkel dengan sikap aparat. Incumbent asal Turi itu menyatakan belum pernah mendapat teguran dari aparat mengenai atribut yang melanggar zonasi. “Saya mangkel. Atribut itu kami beli sendiri pakai biaya, kok dipreteli tanpa teguran dulu,” lanjut anggota Fraksi Siaga itu.Rusdi Rais membantah telah melakukan tebang pilih. Menurut dia, aparat sebatas menjalankan tugas sesuai aturan. Rusdi menegaskan, pihaknya tidak punya kepentingan apapun dalam razia atribut kampanye caleg maupun parpol.Kendati begitu, dia menilai keberatan oleh pihak tertentu adalah hal lumrah. Rusdi mengatakan, bendera parpol termasuk bagian dari atribut kampanye, sehingga yang dipasang tak sesuai aturan turut dibredel. “Untuk apa tebang pilih. Toh, tidak ada untungnya bagi kami. Nggak benar itu,” tegasnya.Penertiban atribut dibagi dua wilayah. Di wilayah barat dan tengah terdiri atas Kecamatan Sleman, Mlati, Tempel, dan Gamping. Wilayah timur yang meliputi Depok, Berbah, Kalasan, dan Prambanan. Total barang bukti sebanyak 371 buah. Itu terdiri atas baliho, bendera, umbul-umbul, rontek, dan spanduk. Ada juga reklame promosi, yang melanggar aturan turut dibredel. Selanjutnya alat peraga kampanye sitaan ini disimpan di kantor Satpol PP.(yog/din)