PURWOREJO – Puluhan warga Desa Kalimati, Kecamatan Pituruh, Purworejo mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Purworejo, kemarin (15/1). Mereka bermaksud menanyakan surat aduan Kepala Desa (Kades) Kalimati Mujiono yang dinilai melakukan sejumlah penyimpangan dalam pengelolaan aset desa.Para demonstran datang dengan dua minibus, sekitar pukul 10.00. Mereka juga membawa keranda mayat dan sejumlah atribut yang bertuliskan tuntutan Kades Mujiyono mundur dan diproses secara hukum. Sebagian dari mereka berorasi di depan sejumlah anggota kepolisian yang mengamankan jalannya aksi di depan pintu masuk Kantor Kejari Purworejo.Dalam orasinya, pendemo menilai kepemimpinan Kades Mujiyono tak mencerminkan sebagai panutan. Ia sering bersikap tidak transparan, sewenang-wenang, licik, dan tidak adil. Bahkan membuat warga Desa Kalimati terpecah menjadi dua kubu yang saling berhadapan pada setiap kesempatan. “Ke sini untuk menanyakan surat aduan yang dibuat pada 23 April 2013. Kami ingin dia diproses secara hukum dan diturunkan dari jabatannya sebagai kades,” ungkap Ngadiman, juru bicara warga saat berorasinya.Ngadiman mendorong beberapa aduan yang diminta ditindaklanjuti. Di antaranya soal tukar guling tanah milik desa dengan tanah warga tanpa izin tertulis dari bupati Purworejo dan gubernur Jawa Tengah. “Dia melanggar Perda Nomor 12 tahun 2012 tentang sumber pendapatan desa. Tepatnya Pasal 31, Ayat 1 dan 2,” katanya.Kades yang bersangkutan juga memanfaatkan tanah bengkok desa untuk ternak sapi milik pribadi tanpa memberikan kontribusi jelas pada kas desa. Dalihnya, telah menandatangi surat kesepakatan yang ditandatangi Kades dan BPD. “Dalam surat kesepakatan itu, tidak disebutkan batas waktu penggunaan tanah bengkok dan tidak ada ganti rugi. Pertangungjawaban pengelolaan keuangan desa juga tidak transparan,” imbuhnya.Warga menilai dua kursi perangkat desa yang kosong sengaja direkayasa. Tujuannya, akan diduduki para pendukung Kades Mujiyono. Kades Mujiyono ditengari melakukan pemalsuan tanda tangan Ketua BPD Kalimati yang akhirnya dilaporkan ke pengadilan.Para demonstran juga mengaku jengah dengan prilaku kadesnya yang dinilai suka berbuat maksiat dan sewenang-wenang terhadap warga. “Dia termasuk kades yang sewenang-wenang. Salah satu buktinya, ia memberhentikan sekdes yang diangkat resmi oleh bupati, lantaran tak satu visi dengannya. Padahal SK bupati menyatakan, sekdes baru selesai pada 2009. Tetapi, sudah diberhentikan pada 2007,” imbuhnya.Akhirnya, sejumlah perwakilan warga diizinkan bertemu Kasi Intel Kejari Edwin Beslar SH di ruang kerja guna mendapat penjelasan. Kejari menyatakan, dugaan kasus hukum Kades Kalimate tangah diproses. Usai mendapat penjelasan, warga membubarkan diri.(tom/hes)