JOGJA– Menjelang pemilu yang tinggal tiga bulan lagi, anggota DPRD Provinsi DIJ Gimmy Rusdin Sinaga harus berurusan dengan hukum. Ia dilaporkan staf Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sleman Ibnu Darpito ke Polda DIJ.Laporan itu dilakukan Ibnu karena mendapatkan perlakuan yang tidak sepatutnya. “Saat menjalankan tugas menertibkan alat peraga kampanye (APK), saya dicekik,” ungkap Ibnu saat dihubungi tadi malam (16/1).Pria yang tinggal di Jalan Palagan Tentara Pelajar Sleman ini mengungkapkan, pencekikan terjadi saat dirinya bersama sejumlah anggota Satpol PP Sleman turun ke lapangan pada Rabu (15/1).Saat itu alumnus FH UMY itu mendapatkan tugas melakukan operasi APK. Tim Panwaslu dibagi dua. Ibnu kebagian tugas ke Kecamatan Depok, Berbah, dan Prambanan.Salah satu lokasi yang menjadi sasaran razia adalah Sambilegi, Maguwoharjo, Depok, Sleman. Di tempat tersebut, Panwaslu menemukan sejumlah pemasangan APK yang dianggap melanggar peraturan. Termasuk milik Gimmy
Ketika tengah menertibkan, insiden tersebut terjadi. Gimmy yang maju kembali sebagai calon anggota DPRD DIJ pada pemilu mendatang rupanya tidak terima APK miliknya turut dicopoti.
“Saya dicekik dari depan,” tutur Ibnu yang juga menjabat sekretaris Jogja Police Watch (JPW) ini.
Sebelum pencekikan itu, Gimmy lebih dulu memarahi anggota Satpol PP. Ia mengumpat anggota Satpol PP dengan sebutan monyet. Tahu ada rebut-ribut itu, Ibnu yang sedang di dalam mobil kemudian keluar. Ia diberi tahu anggota Satpol PP soal tindakan Gimmy itu.
“Kami nggak tahu kalau yang bersangkutan anggota dewan, karena tindakan tidak mencerminkan sikap sebagai wakil rakyat,” ucapnya.
Ibnu kemudian berdialog dengan Gimmy. Anggota Komisi C DPRD DIJ itu mempertanyakan tindakan Panwaslu mencopoti APK miliknya. Ia beralasan tak pernah mendapatkan pemberitahuan sebelumnya. Ia juga minta agar APK ang disita dikembalikan.
“Saya jawab kalau pemberitahuan itu kewenangan KPU. Soal APK yang dirazia saya jelaskan agar diselesaikan di kantor Panwaslu. Rupanya Pak Gimmy tak terima terus mencekik saya, sebelum akhirnya dilepas karena dilerai,” tutur mantan staf LBH Jogja ini.
Terkait laporan ke Polda DIJ, Ibnu mengatakan telah mendapatkan dukungan dari komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIJ dan Panwaslu Sleman.
Bahkan sebelum mendatangi polda, Ibnu sempat berkumpul di kediaman Ketua Panwaslu Sleman Totok Jatmiko bersama sejumlah komisioner Panwaslu. Kediaman Totok berada tak jauh dari Mapolda DIJ di Condongcatur, Depok, Sleman.
“Bawaslu dan Panwaslu sepakat kasus itu agar diproses secara hukum,” ungkapnya.
Mengomentari masalah itu, Gimmy membantah telah mencekik Ibnu. Diakui, saat tahu APK miliknya dicopoti, ia sempat emosi. Namun demikian tidak ada sama insiden pencekikan yang lokasinya hanya berjarak 50 meter dari rumahnya tersebut.
Pagi itu, dia diberitahu anak buahnya kalau APK milikmya dicopot. Dia pun datang dan melakukan komunikasi dengan petugas
. “‘Saya datang saya tanya. Itu dasar nurunkan apa, suratnya mana. Katanya sudah sering diperingatkan, tapi saya merasa belum pernah diperingatkan. Kenapa diturunkan? Katanya itu perintah. Aku agak emosi, miskomunikasi lah,” kilah anggota Komisi C DPRD DIJ itu.
Menurut dia, insiden itu hanya kesalahpahaman saja. “Nggak ada pencekikan. Masak anggota dewan nyekik, malu – maluin saja,” ucapnya saat ditemui di ruang Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIJ kemarin.
Menurut politikus yang punya usaha di bidang jasa tenaga kerja tersebut Jalan Sambilegi Lor adalah jalan kampung. Dia merasa tidak masalah memasang APK di jalan tersebut.
Di sepanjang jalan tersebut dipasangi bendera PDI Perjuangan dan balihonya. Sebagai pengurus partai, ia merasa memiliki kewajiban memasang bendera partainya. Kebetulan Januari ini partainya sedang berulang tahun.
Dikatakan, lokasi yang dilarang untuk memasang APK adalah jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Terlebih, kata dia, selama ini dia merasa tidak pernah diberi surat peringatan.
Ia juga merasa bendera partai tidak jadi persoalan karena tidak ada gambar, nama, dan nomor urut caleg. APK milik Gimmy pun dibawa ke panwaslu oleh petugas. “Kalau di sana itu kan jalan kampung. Ya saya nggak tahu kalau itu dilarang. Kalau tahu kan saya nggak bakal pasang. Bendera kan lumayan harganya. “ujar Gimmy.
Atas kejadian itu, menurut Gimmy dia tidak akan mempersoalkan hal tersebut. Namun bila pihak petugas ingin memperkarakan dia tidak keberatan. “Ngapain diperkarakan, nyaleg aja sudah pusing. Nggak tahu sana, kalau mau diperkarakan silakan saja,”kata pria asal Tebing Tinggi itu Sumatera Utara ini. (hed/kus)