BANDUNG-Swasta diberi ruang untuk berkiprah di birokrasi. Bahkan, swasta semisal aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, dan pengusaha dapat menduduki jabatan strategis. Termasuk posisi sekretaris daerah (sekda), dan kepala dinas.
Jabatan eselon I dan II tidak lagi hanya bisa dipegang pegawai negeri sipil (PNS). Para penyandang predikat aparatur negara dapat tergeser oleh swasta.
Syaratnya, usulan non-PNS menduduki posisi di birokrasi yang dilayangkan kepala daerah harus mendapatkan persetujuan presiden.
Peluang itu diungkap Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Eko Prasojo dalam workshop Peningkatan Akuntabilitas dan Integritas yang diselenggarakan The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi (JPIP) di Hotel Novotel Bandung kemarin (16/1).
Peluang itu terbuka setelah Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 15 Januari lalu. UU ini menggantikan UU Nomor 8 Tahun 1974 juntoUU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Sebelumnya, UU ASN disahkan DPR pada 19 Desember 2013.
Pemerintah berkewajiban mengumumkan rekrutmen jabatan eselon secara terbuka dan bersifat nasional. Siapapun boleh mendaftar dan bersaing.
Kebijakan open carrier ini merupakan upaya pemerintah mengedepankan kualitas dan integritas pejabat untuk posisi-posisi strategis. Langkah ini sekaligus diharapkan membuat birokrat bekerja lebih baik dan profesional.
“Kita harus akui bahwa dari hasil tes PNS selama ini menunjukkan rendahnya integritas SDM (sumber daya manusia). Dengan undang-undang baru ini, ASN bisa menjadi sebuah profesi dan bekerja secara profesional,” papar Eko.
Selain open carrier, UU ASN bisa memberikan jaminan perlindungan kepada PNS dari intervensi dan perlakuan sewenang-wenang pejabat pemerintah yang terpilih melalui proses pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung.
Idealnya birokrat berhak menolak perintah pemerintah yang tidak sesuai undang-undang. Namun selama ini, birokrat cenderung “takut” kepada “penguasa”. Birokrat cenderung tersandera secara politik.
Wamen Eko menjelaskan, dengan penerapan undang-undang ASN tidak akan ada lagi pengangkatan tenaga honorer. Mereka tetap dipekerjakan. Tapi, mereka berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Evaluasi akan dilakukan setiap tahun. Bila berkinerja baik maka kontrak kerja bisa dilanjutkan. “Mereka yang bekerja sebagai akuntan, guru, lawyer, dan lainnya bisa ikut melamar menjadi tenaga kontrak. Ini sudah berlaku di UKP4. Jika suatu hari negara bangkrut maka tenaga kontrak ini yang paling pertama diberhentikan,” jelasnya.
Hal-hal yang diatur dalam UU ASN antara lain mengatur perubahan sistem pembayaran pensiun, batas usia pensiun, dan dimungkinkannya dilakukan pensiun dini bagi PNS yang tidak berkinerja baik. Bahkan, PNS bisa dipecat jika kinerjanya tidak mampu mencapai target.
Peningkatan kualitas juga menjadi perhatian dalam undang-undang ini. Negara akan mengurus pendidikan yang dibutuhkan PNS. Itu mencakup biaya, tujuan sekolah, dan profesor yang akan membimbing. PNS tidak lagi bersekolah berdasarkan mau sendiri. Mereka kuliah lanjutan berdasarkan standar keahlian atau keterampilan yang dibutuhkan negara. “Negara akan mencarikan sekolah sesuai kebutuhan,” jelas Wamen.
UU ASN ini merupakan instrumen
menuju tercapainya sistem administrasi publik yang ideal di masa depan. Saat ini administrasi publik di negeri ini masih menerapkan birokrasi berbasis aturan (rule based bureaucracy). Mayoritas birokrat mengedepankan aturan hukum sebagai landasan kerja. Ini menjadikan minim inovasi.
Pada 2018, sistem administrasi publik bakal menekankan birokrasi berbasis performa (performance based bureaucracy). Reformasi birokrasi di bidang administrasi publik ini ujungnya adalah terwujudnya pemerintahan yang dinamis (dynamics governance). Ini ditargetkan terealisasi pada 2025.
“Kami yakin bisa. Banyak birokrat kita yang hebat-hebat,” ujarnya.
Pada 2025, aparatur negara memiliki kekuatan dan kemampuan profesional kelas dunia, berintegritas tinggi, nonparsial dalam melaksanakan tugas, berbudaya kerja tinggi, dan kesejahteraan tinggi. Selain itu, dipercaya publik. (er/jpip/amd)