Sikap Kejati dan KPK Kompak
JOGJA – Koordinasi Kejati DIJ dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin intensif. Jalinan itu tak hanya dalam rangka menuntaskan kasus hibah Persiba Bantul Rp 12,5 miliar. Namun juga meluas pada pengusutan kasus akuisisi radio PT Sangga Buwana Citra yang sekarang berubah nama menjadi PT Radio Bantul. Baik kejati maupun KPK memiliki sikap yang sama. Proses akuisisi radio senilai Rp 1,7 miliar itu dinilai menyimpang. “Pendapat KPK akuisisi Radio Bantul berindikasi merugikan keuangan negara. Itu sama dengan pendapat kami. Dari dulu sikap juga sama seperti itu,” ungkap Kajati DIJ Suyadi di kantornya akhir pekan lalu.
Pandangan KPK menurut Kajati mengemuka saat koordinasi dengan penyidik kejati selama dua hari Rabu (15/1) dan Kamis (17/1). Meski mengindikasikan ada kerugian keuangan negara, tapi KPK belum memastikan berapa nilai kerugian negaranya.
“Kepastian nilai kerugian negara belum diketahui,” katanya.
Menurut Suyadi, untuk mengetahui kepastian nilai kerugian negara maka harus dilakukan penilaian lembaga appraisal/penilai independen. Karena kejaksaan tak memiliki anggaran untuk menyewa lembaga appraisal, maka kejati meminta bantuan KPK. Nantinya, seluruh biaya appraisal ditanggung lembaga yang dipimpin Abraham Samad tersebut.
Itu juga sejalan dengan hasil koordinasi KPK dengan kejati pada Juli 2013 silam. Suyadi berharap KPK dapat membantu menuntaskan masalah tersebut. Apalagi dalam koordinasi itu, lembaga antirasuah itu juga melibatkan unsur dari BPKP Pusat. “Kalau nanti ada kepastian, kasus itu akan kami proses,” tegasnya.
Menyikai itu, Ketua Masyarakat Transparansi Bantul (MTB) Irwan Suryono meminta kejati membentuk tim khusus agar pengusutan kasus dugaan korupsi pembelian Radio Bantul cepat tuntas. Tim tersebut yang akan berkoordinasi dengan bidang supervisi dan koordinasi KPK.
Menurut Irwan, penanganan Bantul Radio berjalan lamban. Sebab, dugaan adanya kerugian negara dalam pembelian Radio Bantul sudah diketahui sejak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit keuangan ke Pemkab Bantul pada 2009 silam. “Sudah lima tahun kasus Radio Bantul bergulir di tengah masyarakat, tapi sampai belum ada perkembangan signifikan,” kritik Irwan.
Sebelum mendapatkan perhatian KPK dan kejati, kasus itu ditangani Kejari Bantul. Saat mengusut kasus itu ada kesan kejari seolah-olah maju mundur. “Diusut lalu ditutup, lalu dibuka, dan diusut lagi,” ujarnya. (mar/kus)