JOGJA – Memasuki awal 2014 ini Inspektorat Provinsi DIJ disibukkan sejumlah agenda pemeriksaan. Salah satu yang menjadi atensi lembaga yang dikepalai Moedji Rahardjo tersebut adalah tidak selesainya pengadaan pembangunan gedung pendidikan dan latihan (diklat) Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Grhasia senilai Rp 6 miliar. “Kami masih terus mengadakan pemeriksaan,” ujar Moedji kemarin (19/1).
Meski pembangunan gedung diklat belum selesai hingga berakhirnya tahun anggaran (TA) 2013, Moedji belum berani menyimpulkan adanya temuan dalam masalah tersebut. Pertimbangannya, pemeriksaan masih berjalan dan pihaknya belum mengeluarkan rekomendasi. “Tunggu pemeriksaanya rampung,” kilah pejabat yang pernah menjabat kepala biro hukum dan tata pemerintahan Setprov DIJ ini.
Tidak selesainya pembangunan gedung diklat itu mengundang reaksi Komisi D DPRD DIJ. Itu dibuktikan dengan langkah komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat itu menggelar rapat kerja gabungan pada Jumat (17/1) lalu.
Rapat kerja yang dihadiri Inspektorat, bidang pengendalian Bappeda, dan RSJ Grhasia itu tak berhasil menemukan solusi. Sebab, antara pejabat inspektorat, Bappeda dengan RSJ Grhasia tidak punya kesepahaman. Moedi dan Kabid Pengendalian Bappeda Nurkyatsiwie berpendapat pembangunan belum 100 persen selesai. Pandangan sebaliknya dikemukakan RSJ Grhasia.
Di depan anggota dewan, Direktur RSJ Pembayun Setyaningastutie menyatakan keberatan dengan laporan inspektorat maupun Bappeda. Ia memiliki pendapat pembangunan gedung diklat telah selesai. “Uang jaminan sampai sekarang belum diambil rekanan,” ungkapnya. Moedji maupun Siwie tak mau terpancing mengomentari bantahan tersebut. “Tidak etis kalau kami harus berseberangan di muka rapat kerja itu,” elak Moedji. Kekecewaan terhadap rapat kerja diperlihatkan Ketua Komisi D DPRD DIJ Nuryadi. Apalagi dalam rapat tersebut, Sekprov DIJ Ichsanuri yang diharapkan hadir hingga acara selesai tak tampak.
“Kami agendakan ulang. Kami akan undang Sekprov agar masalah segera selesai. Nggak boleh kasus ini dibiarkan,” ujar Nuryadi dengan nada serius. Nuryadi tak membantah kasus di RSJ Grhasia itu bisa mengulang kejadian 2012 saat pembangunan gedung perpustakaan daerah (perpusda) yang menelan anggaran Rp 40 miliar. Selain pengerjaan tak tak rampung 100 persen, pembangunan gedung perpusda kini menjadi perkara hukum di PN Bantul. “Jangan sampai kasus perpusda terulang,” katanya.
Dengan segera selesai, Nuryadi ingin masalah itu tak perlu harus dikoordinasikan dengan Gubernur DIJ Hamengku Buwono X. Belajar dari pengalaman gedung perpusda, lantaran tak kunjung tuntas, komisinya sempat menemui gubernur.
Wakil Ketua Komisi D Putut Wiryawan meminta semua dokumen perencanaan, pengawasan, hingga pemeriksaan pengadaan gedung diklat RSJ Grhasia diserahkan ke dewan. Alasannya, komisi D berkepentingan untuk mengadakan pengawasan atas masalah tersebut.
Putut mengatakan, yang perlu disoal bukan hanya rekanan. Namun juga konsultan perencana dan pengawasnya. Ia curiga antara rekanan pelaksana dengan konsultan perencana dan pengawasnya sudah tahu sama tahu. “Ojo-ojo wis gedhek antuk,” sindirnya.
Diungkapkan, dari kunjungan Komisi D pada Kamis (9/1) lalu diperoleh fakta pembangunan gedung diklat secara administrasi sudah diserahkan seratus persen pada 20 Desember 2013. Namun di lapangan ditemukan banyak pekerja yang menyelesaikan sejumlah garapan yang belum rampung. (mar/kus)