JOGJA – Semakin dekatnya pelaksanaan pemilu legislatif, semakin marak pula pemasangan alat peraga kampanye (APK) di semua sudut kota. Namun, bukan hanya memberikan pemandangan yang tidak menyamankan, pemasangan APK justeru mengotori pemandangan kota.
Sumbo Tinarbuko, inisiator, relawan reresik sampah visual dan Dosen Komunikasi Visual ISI Jogja mengatakan aturan KPU 15/2013 banyak kelemahan. Paling kentara, tidak adanya sanksi hukum bagi pelanggarnya.
Kalaupun ada, sanksinya sangat ringan. Sanksinya hanya dicopot. Proses pencopotannya pun melewati jalan panjang. Panwaslu harus melaporkan ke Satpol PP lalu dibuat peringatan kepada caleg dan parpol yang bersangkutan, begitu seterusnya, jika tidak ada respon dalam waktu yang sudah ditentukan barulah dieksekusi dan disita oleh Satpol PP.
Celakanya lagi pihak Satpol PP selalu mengeluh kekurangan personel dan bergerak pasif atas nama delik aduan. Sedangkan bagi masyarakat atau komunitas warga yang berinisiatif menegakkan aturan KPU 15/2013 sangat mungkin diadukan oleh caleg dan parpol dengan pasal pencemaran nama baik atau pasal perbuatan tidak menyenangkan. “Inilah kelemahan aturan KPU 15/2013 yang dibaca dan menjadi catatan Komunitas Reresik Sampah Visual,” kata Sumbo.
Inisiatif komunitas warga dan masyarakat mencopoti alat peraga kampanye yang dipasang sembarangan berisiko memunculkan tuntutan pidana. Karena itu, pemakaian media sosial untuk menunjukkan dan mendokumentasikan pelanggaran aturan KPU 15/2013 menjadi penting. Warga masyarakat dapat memanfaatkan media sosial (twitter, facebook, instagram) untuk mengkritisi pemasangan alat peraga kampanye partai politik atau caleg di ruang publik yang sembarangan.
Lewat akun twitter @sampah_visual dan @sumbotinarbuko, serta lewat akun grup Sampah Visual di Facebook, upaya mengkritisi caleg dan parpol yang suka menebar sampah visual di ruang publik menjadi sangat efektif.
Buktinya, ketika petinggi partai tahu, mereka lalu minta calegnya mencopoti baliho atau spanduknya yang melanggar aturan KPU 15/2013. “Saya sebagai inisiator komunitas reresik sampah visual juga mengajak jaringan aktivis reresik sampah visual di kota-kota lain, seperti Malang, Semarang, Makassar, dan lainnya, untuk menerapkan strategi seperti ini,” kata Sumbo.
Bagi dia, model kampanye lewat media komunikasi gambar di ruang publik seperti ini jelas tidak efektif dan malah memperbanyak jumlah sampah visual. Apalagi, sebagian besar meresahkan warga karena dipasang di pohon, tiang listrik, taman kota, trotoar, sudut-sudut perkampungan, dan jalanan umum yang terlarang untuk alat peraga kampanye. “Bentuk gambarnya juga jadi cermin matinya ilmu komunikasi visual di bisnis kreatif iklan gambar di luar ruangan,” kata Sumbo. (bhn/iwa)