Gerakan Nasional Anti Minuman Keras (Genam) Jogja prihatin dengan masih maraknya peredaran minuman keras (miras) di Jogjakarta. Apalagi, miras dapat diperoleh dengan mudah oleh anak-anak dan remaja.
Heditia Damanik, Jogja
Genam Jogja terus berusaha “memerangi” peredaran miras. Mereka ingin melindungi masyarakat dari pengaruh miras.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah mendekati Pemprov DIJ. Mereka mendorong Pemprov DIJ untuk mempersempit peradaran minuman keras (miras). Dorongan itu ditunjukkan saat bertemu Wakil Gubernur DIJ Paku Alam IX di kompleks Kepatihan Pemprov DIJ kemarin (20/1).
Genam Jogja mendesak eksekutif bisa menginisiasi pembuatan peraturan daerah (perda) yang tegas mengatur peredaran miras. “Selama ini belum ada perda yang tegas banget. Kita ingin di Jogja ini bersinergi, menjadikan miras sebagai musuh bersama. Bukan melarang, mempersempit peredaran,” ujar Ketua Genam Jogja Wikan Widyastari.
Menurut dia, saat ini anak-anak dan remaja di bawah 21 tahun gampang sekali mendapatkan minuman keras. Khususnya miras golongan A atau berkadar alkohol 0 sampai 5 persen.
Menurut Wikan, saat ini banyak minimarket dan supermarket yang menyediakan miras golongan tersebut. “Kita memang tidak bisa melarang. Tapi setidaknya ada pembatasan. Misalnya, kalau mau membeli diharapkan bisa menunjukkan ID mereka. Saat ini yang seperti itu belum ada. Ini juga kan untuk melindungi anak muda,” katanya.
Genam tak hanya mengantisipasi peredaran miras legal. Mereka juga mencermati miras oplosan.
Mereka menilai miras jenis ini lebih membahayakan. Miras oplosan adalah minuman keras yang dicampur dengan berbagai bahan lain semisal minuman berenergi atau minuman bersoda. “Anak-anak muda kalau sudah ngumpul itu suka uji nyali. Berani campur-campur (berbagai jenis minuman). Makin lama, jadinya meninggal atau cacat,” tambahnya.
Hal itu, kata dia, karena edukasi terhadap miras belum meluas. Menurutnya, Genam sudah melakukan sosialisasi ke beberapa sekolah dan komunitas ibu-ibu. Komunitas ibu-ibu dinilai menjadi sasaran penting sosialisasi karena mereka yang memberikan edukasi pada keluarga.
Menurut Wikan, Genam juga sudah beraudiensi dengan pimpinan Polda DIJ. Mereka juga meminta agar polda lebih mempersempit peredaran miras.
Dia menilai ada sejumlah faktor yang menjadikan pembatasan peredasarn miras di Jogjakarta sulit. Salah satu faktornya adalah banyak minuman yang berasal dari luar daerah misalnya Wonogiri atau Klaten yang masuk ke Jogjakarta.
Lalu lintas peredaran miras pun dinilai kencang. Untuk itu, tahun ini rencananya Genam membuat peta dampak miras di DIJ. “Kita harus buat petanya. Kalau petanya sudah ada jadi tahu bagaimana penanganannya,” ujarnya.
Sebelumnya, pada Juni 2013 Gubernur DIJ Hamengku Buwono X dan Kapolda DIJ Bridgen Pol Haka Astana membuat nota kesepahaman tentang penghentian kekerasan. Miras menjadi salah satu bahasan penting di dalamnya.
HB X menilai bahwa salah satu sumber konflik sosial yang banyak terjadi di masyarakat adalah pengaruh miras. Misalnya, beberapa waktu lalu ada kelompok masyarakat yang melakukan penyerangan kepada polisi lalu lintas. Ternyata, para penyarang itu dalam keadaan mabuk.
“Konflik sosial ini bukan karena persoalan antara etnik tapi premanisme, pemaksaan kehendak. Itu karena minum (miras),” ujarnya.
Karenanya, HB X meminta Polda DIJ melakukan pengawasan ketat terhadap peredaran miras di masyarakat. (*/amd)