JOGJA – Perbaikan daftar pemilih tetap (DPT) terus dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIJ. Kemarin (20/1), lembaga penyelenggara pemilihan umum (pemilu) di DIJ itu mencoret 5.633 pemilih. Ribuan pemilih itu tak memenuhi syarat sesuai ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum.
Komisioner KPU DIJ Nur Huri Mustofa menjelaskan, lembaga bakal terus memperbaiki daftar pemilih tetap (DPT) hingga 12 hari sebelum pemungutan suara. Ini sesuai surat edaran bernomor 588 yang dikeluarkan KPU Pusat.
“Data tersebut dicoret dari DPT karena meninggal, menjadi TNI/Polri, belum cukup umur, tidak dikenal, pindah domisili, dan data ganda,” jelas Nur saat rapat pleno di kantor KPU DIJ kemarin.
Ia mengungkapkan, data yang dicoret paling banyak karena factor data ganda. Jumlahnya mencapai 2.773 pemilih. Selain itu, ada 2.207 pemilih meinggal dunia, 2 pemilih menjadi TNI/Polri, 2 pemilih belum cukup umur, 29 pemilih tidak dikenal, dan 821 pemilih pindah domisili.
“Khusus untuk pencoretan data ganda antarprovinsi, itu menjadi kewenangan KPU Pusat. Tapi, kalau antarkabupaten, kami yang melakukan pencoretan,” imbuhnya.
Nur menambahkan, pencoretan data pemilih tersebut membuat jumlah DPT berkurang. Pada 2 Desember 2013 tercatat ada 2.729.375 pemilih. Terhitung 20 Januari kemarin jumlahnya menjadi 2.723.742 pemilih.
Pencoretan ini menuai kritikan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIJ. Terutama terkait pencoretan karena pindah domisili.
Ketua Bawaslu DIJ Muhammad Najib menyarankan KPU untuk menyiapkan konsep pendaftaran daftar pemilih khusus (DPK). “Pendataan nanti tidak mudah. Faktanya, karena warga tidak semuanya memiliki KTP. Ini harus dipikirkan dengan matang,” tandasnya.
Pendataan DPK, ujar Najib, harus bisa mengakomodasi seluruh masyarakat. Termasuk anak jalanan, gelandangan, dan lainnya. “Mereka harus tetap terdaftar di DPK,” kata dia.
Senada dengan Najib, penghubung PDI Perjuangan Eko Suwanto menemukan fakta di lapangan masih ada banyak masalah terkait DPT hasil perbaikan. Ada banyak warga yang memiliki KTP dan nomor kependudukan tapi tak terdaftar dalam DPT.
“Kami menemukan satu kasus seperti itu di Mantrijeron, Kota Jogja. Kami sebenarnya berharap bisa mencermati bersama data dari KPU Kota Jogja ini,” saran Eko.
Sebab, lanjut Eko, jika DPT masih mengalami persoalan maka legitimasi hasil penyelenggaran Pemilu 2014 potensial menuai pertanyaan. “Kami dengar hari ini (kemarin) KPU Pusat sudah mencetak kartu suara. Ini kan jadi persoalan kalau pencetakan itu berdasarkan data lama. Akan banyak kartu suara yang tidak terpakai. Rawan tindak kecurangan,” tegasnya. (eri/amd)