AMATI SERIUS : Ketua MK Hamdan Zoelva didampingi Rektor UII Jogjakarta Prof Edy Suandi Hamid mengamati koleksi benda cagar budaya di Museum UII.

  • Ketua MK Kunjungi Museum Arkeologi UII

SLEMAN– Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menyatakan, benda-benda cagar budaya dijamin secara konstitusi. Itu sebagai konsekuensi dan tanggung jawab negara atas hak penguasaan benda cagar budaya, sesuai pasal 33 ayat (3) UUD 1945.Menurut Hamdan, kekayaan alam yang diatur dalam aturan tertinggi itu tidak hanya berupa minyak, gas, dan bahan tambang, tetapi juga benda-benda budaya.Jika kekayaan alam lain hanya memiliki nilai ekonomis, benda-benda budaya, selain bernilai tinggi secara ekonomis juga memiliki nilai kemanusiaan dan peradaban bangsa. “Karena itu frasa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat juga tak boleh hanya dipahami sebagai kemakmuran material. Tapi meliputi kualitas hidup yang dipengaruhi oleh hal yang bersifat immaterial,” ungkapnya di di Auditorium Kahar Muzakir, Universitas Islam Indonesia (UII) kemarin (21/1).Hamdan hadir di UII saat menjadi keynote speaker pada Simposium Internasional: Reactualization of International law in Protecting Archeological Properties and its Implication Toward Cultural Heritage Law in Indonesia.Hamdan mengatakan, salah satu wujud jaminan konstitusional perlindungan budaya dan sekaligus tanggung jawab negara memajukan kebudayaan nasional, telah dibentuk UU No/ 11/ 2010 tentang Cagar Budaya.Undang-undang ini diperlukan karena adanya semangat dan kesadaran bahwa cagar budaya merupakan kekayaan bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan bangsa Indonesia. Yang penting untuk memahami perkembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Hamdan menegaskan, cagar budaya perlu dilindungi, dilestarikan dan dikelola melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan untuk memajukan kebudayaan nasional demi kemakmuran rakyat. Itu sesuai pasal 3 UU tentang Cagar Budaya.Saat ini, lanjut Hamdan, terdapat berbagai instrumen hukum internasional yang memberikan perlindungan terhadap cagar budaya. Misalnya: (1) Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (1954), (2) Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (1972), dan (3) Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property (1970).Namun, berbagai produk hukum, baik level nasional maupun internasional belumlah cukup. “Terbukti saat ini banyak kawasan dan benda cagar budaya yang rusak atau hilang. Bahkan yang berada di museum pun dapat hilang,” bebernya.Rentor UII Prof Edy Suandi Hamid menyatakaan, tindak pencurian dan pemalsuan benda cagar budaya menjadi masalah serius di Indonesia. Sebab, cagar budaya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa Indonesia. “Yang tak kalah penting adalah kepedulian segenap komunitas baik dari pemerintah, akademisi, maupun birokrat untuk bergerak bersama”, ingatnya.(yog/din)