WATES – Penambahan mobil operasional bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulonprogo diharapkan bisa dipergunakan dengan baik. Jangan sampai fasilitas yang memadai tidak dibarengi dengan kinerja maksimal untuk kepentingan kemanusiaan di bidang penanggulangan bencana.Demikian dikatakan Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo saat meresmikan diterimanya mobil operasional untuk tugas penanggulangan bencana. Meski usianya baru tiga tahun, bupati mengapresiasi kinerja BPBD yang siap siaga dalam penanggulangan sekaligus mengurangi risiko bencana yang terjadi di Kulonprogo.”BPBD usianya baru tiga tahun ya, tapi kinerjanya seperti sudah 30 tahun. Mobilnya saja delapan unit. BPBD nanti antara mobil dan petugas bisa banyak mobilnya,” kelakar Hasto disambut tepuk tangan undangan yang hadir dalam Refleksi 3 tahun BPBD Kulonprogo dengan tema Sekadar Ada atau Menjadi, kemarin (21/1).Hasto juga menginginkan adanya kinerja maksimal dari petugas BPBD Kulonprogo dengan dibantu beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk bersama-sama dalam penanggulangan sekaligus pengurangan risiko bencana. Sedangkan penambahan mobil operasional, bisa menjadi motivasi sehingga respon dan tanggap bencana bisa dilakukan dengan cepat.Selain itu Hasto juga memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah agar terhindar dari bencana pemerintahan. Filosofi itu menjadi catatan penting agar pejabat pemerintahan harus teliti dalam penggunaan anggaran. Ketidakhati-hatian itu, lanjut Hasto, bisa berpotensi memunculkan high risk yang dapat mencoreng lembaga pemerintah.”Penggunaan keuangan harus hat-hati. Perlu ada pertanggun jawaban sesuai aturan. Jangan sampai terjadi bencana pemerintahan karena ketidak hati-hatian penggunaan anggaran,” ujarnya.Sementara itu Kepala BPBD Kulonprogo Untung Waluyo mengatakan persoalan penanggulangan dan pengurangan risiko bencana menjadi tanggung jawab bersama. Dalam konteks tugas dan fungsi, memang BPBD menjadi garda terdepan. Namun hal itu perlu adanya keterlibatan pihak lain sehingga persoalan bencana menjadi tanggung jawab bersama.”BPBD tidak punya loker penyelamatan nyawa. Yang difokuskan penanggulangan dan pengurangan risiko bencana. Perlu ada keterlibatan semua pihak, karena bencana merupakan persoalan bersama,” kata Untung.Sedangkan Kepala BPBD DIJ Gatot Saptadi menilai perlu adanya perubahan paradigma baru mengenai bencana. Sedangkan kedudukan BPBD sendiri justeru melakukan penanganan pada manajemen risiko. Artinya, belum terjadi bencana maka pihaknya sudah harus melakukan upaya peningkatan kapasitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia menanggapi bencana. BPBD Kulonprogo menjadi ujung tombak penanganan bencana pada level kabupaten/kota di DIJ. Meskipun secara teoritis bencana bisa diprediksi, keakurasian itu bisa saja meleset. Sehingga BPBD perlu berbagai upaya untuk melakukan penanggulangan sekaligus pengurangan risiko bencana di setiap daerah. (fid/iwa)