JOGJA – Politik uang ternyata masih menjadi hantu yang menakutkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Uang potensial dimanfaatkan calon legislatif (caleg) untuk membeli suara. Jika hal itu terjadi dikhawatirkan wakil rakyat yang terpilih bakal jauh dari harapan ideal.Tak ingin hal tersebut terjadi, Polresta Jogja memberikan perhatian khusus terhadap potensi ancaman politik uang dalam pesta demokrasi mendatang.Mereka mulai memetakan sebaran uang menjelang pemungutan suara 9 April nanti. “Money politics termasuk salah satu kerawanan dari pelanggaran di pemilu nanti,” kata Kepala Polresta Jogja Kombes Slamet Santosa di sela upacara pembukaan pelatihan persiapan pemilu di Alun-Alun Selatan Jogja kemarin (21/1).Berdasar hasil pengamatan intelejen polresta, Slamet menuturkan, ancaman politik uang masih tinggi. Ini mengingat kultur caleg yang cenderung memilih cara cepat untuk mendapatkan suara dari pemilih. “Tapi untuk pembuktiannya memang sulit. Karena yang menerima biasanya juga enggan untuk melaporkan,” tuturnya.Apalagi, lanjut Slamet, ada pemikiran di masyarakat untuk menghalalkan politik uang. Ini menambah sulit pengungkapan aliran uang yang bertujuan untuk memengaruhi pilihan. “Di masyarakat ada pemikiran, diterima uangnya tapi tidak usah dicoblos orangnya,” tambahnya.Kepala Bagian Operasional (Kabagops) Polresta Jogja Kompol Iqbal Yudi menambahkan, pelatihan persiapan pemilu kemarin baru dikhususkan untuk satuan Sabhara. Mereka dilatih mengendalikan masa, mengurai masa, dan bernegosiasi jika terjadi kekacauan di masa kampanye. “Saat kampanye terbuka, kerawanan antarpendukung sangat tinggi. Terutama jika terjadi pertemuan, bisa chaos di jalan,” imbuhnya.Pelatihan ini diikuti 240 personel. Rinciannya, 100 petugas Polresta Jogja dan 140 personel berasal dari jajaran 14 polsek di Kota Jogja. “Ini juga untuk mengecek kemampuan awal. Nantinya jika ada kekurangan bisa koordinasi lintas sektoral,” ujarnya.Menanggapi peluang adanya politik uang saat pemilu nanti, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Jogja Agus Triyatno mengakui hal tersebut juga menjadi perhatian lembaganya. Terlebih, ujarnya, dengan kondisi pragmatisme di masyarakat yang semakin tinggi.Itu semakin pendorong pemilih melakukan transaksional dengan caleg. “Saat ini masyarakat cenderung konsumtif. Itu membuat apa-apa. Ujungnya duit. Termasuk dalam menentukan pilihan,” ujarnya.Demi mengantisipasi adanya politik uang ini, Agus memastikan seluruh petugas Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) telah terlatih mendeteksi adanya kegiatan semacam itu. Mereka mendapatkan pelatihan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat. “Untuk saat ini memang sulit untuk mendeteksi apakah itu (uang) untuk memengaruhi pilihan atau tidak. Karena waktu pemilihan masih lebih dari dua bulan,” tandasnya.Meski peluang membongkar praktik politik uang bakal sulit, Agus menegaskan panwaslu tetap akan berusaha. Mereka tetap memelototi setiap sosialisasi yang dilakukan caleg ke pemilih. “Tim akan terjun langsung. Juga, kami meminta peran masyarakat untuk aktif melaporkan jika terjadi money politics ini,” lanjutnya. (eri/amd)