*Dipasang pada Papan Iklan Layanan Masyarakat Milik Pemda

MUNGKID– Adanya larang soal pemasangan alat peraga (APK) di papan iklan layanan masyarakat milik Pemkab Magelang, tidak membuat takut sejumlah calon legislatif (caleg). Mereka nekat memasang APK bergambar dirinya. Temuan pelanggaran ini banyak dijumpai di sejumlah daerah di daerah Kabupaten Magelang.Menindaklanjuti temuan pelanggaran APK tersebut, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Magelang meminta partai politik menertibkan. Panwaslu meminta para caleg dan parpol memasang alat peraga kampanye sesuai aturan.Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kabupaten Magelang Wardoyo menyatakan, telah berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Magelang. Hal ini dilakukan sebagai upaya penertiban dengan cara pencopotan APK tersebut.”KPU telah memberi rekomendasi dengan memerintahkan dan meminta parpol mencabut atau melepas baliho tersebut.Kalau masih terpasang, kami minta Satpol PP menindak. Kami juga meminta peserta pemilu dapat mematuhi aturan, menertibkan APK,” kata Wardoyo, kemarin (22/1).Dijelaskan Wardoyo, berdasar laporan masyarakat, Panwaslu menemukan pelanggaran pemasangan APK sebanyak empat buah. Empat APK tersebut diketahui dipasang di papan iklan layanan masyarakat milik Pemkab Magelang.”Baliho caleg yang melanggar tersebut bertuliskan Gunawan caleg DPRD nomor urut 2 dari PDIP. Caleg yang bersangkutan memasang baliho berukuran 3 x 2,5 meter di papan milik Pemkab yang bertuliskan ‘Lunasilah Pajak Daerah Untuk Memperlancar Pembangunan’. Sementara di bagian bawah APK, terdapat tulisan dan logo Pemkab Magelang,” jelas Wardoyo. Ia memaparkan, baliho yang melanggar tersebut dipasang di empat kecamatan yang masuk daerah pemilihan (Dapil VI). Antara lain, di depan Pasar Muntilan, Pertigaan Semen (Salam), Jalan Kiai Raden Sahid, Dusun Gesikan (Ngluwar), dan Jalan Talun-Dukun (Dukun).Menurut Wardoyo, APK kampanye caleg ini melanggar dari segi konten dan tempat pemasangannya. Pelanggaran yang dilakukan caleg tersebut tidak sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 tahun 2013 tentang Kampanye.”Setiap alat peraga dilarang memasanggambar caleg serta alat peraga dilarang menggunakan papan iklan layanan masyarakat. Jika disewakan, harus ada izin dari Pemkab,” tegasnya.Panwaslu mencoba mengklarifikasi izin pemasangan alat peraga itu ke Badan Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPMPT) Pemkab Magelang.”Berdasarkan keterangan staf BPPMPT, ternyata APK itu belum berizin. Atas temuan ini, kami merekomendasikan ke KPU untuk menertibkan, karena kami tidak punya kewenangan untuk melakukan eksekusi,” katanya.Ketua KPU Kabupaten Magelang Ma’mun Rakhmatullah telah melayangkan surat pada PDIP, terkait temuan pelanggaran tersebut. Dalam surat bernomor 50/KPU-Kab.012.329418/I/2014 tertanggal 21 Januari 2014, KPU meminta PDIP memindahkan atau menertibkan APK yang dinilai melanggar.”Dimohon segera menertibkan dan atau memindahkan jenis alat peraga kampanye yang dipasang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tegas Ma’mun.Sementara itu, Kepala Sat Pol PP Soedjarno mengatakan, surat rekomendasi dari Panwaslu dan KPU sudah diterimanya, pada hari Rabu (22/1). Ia mengatakan, akan berkoordinasi dan rapat terlebih dahulu sebelum penertiban.”Kami mau rapat dulu. Itu harus segera ditertibkan, ” katanya.(ady/hes)