Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 menghadirkan calon legislatif (caleg) dengan berbagai latar belakang. Ada yang TNI, Polri, atau pensiunan PNS. Itu membuat para anggota TNI, Polri, dan PNS rawan menyalahi sumpah kepada negara untuk tidak mendukung salah satu caleg.
HERI SUSANTO, Jogja
KEMARIN (22/1) Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 0734 Kota Jogja terlihat berbeda dari biasanya. Dari kejauhan tampak puluhan orang berkumpul di sebuah bangunan cagar budaya (BCB) yang berada di Jalan AM Sangaji Jogja itu.
Ada yang mengenakan baju cokelat muda dan celana cokelat tua. Ada pula yang memakai seragam hijau doreng khas TNI.
Sebagian berjajar duduk. Sebagian lainnya berjajar berdiri di belakangnya. Seorang perempuan yang mengenakan pakaian kasual yakni celana jins dan kaos beberapa kali memberikan “instruksi”. Misalnya, dia meminta beberapa orang yang berada di tepi kanan dan kiri barisan untuk lebih merapat ke arah sebaliknya. Mereka yang merada berada di tepi kiri dan kanan pun segera menuruti instruksi tersebut.
“Tangan mengepal,” perintah perempuan tersebut. Mereka yang ada di lokasi itu pun segera mengangkat tangan dengan posisi jari-jari mengepal.
Itu adalah pemandangan saat sesi foto bersama anggota TNI, Polri, dan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti. Perempuan pemberi instruksi itu adalah fotografer yang bertugas mengabadikan kebersamaan tersebut.
Kemarin pagi, TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memang memiliki agenda bersama. Mereka berkoordinasi untuk mengamankan pelakasanaan pemilihan legislatif (pileg) 9 April mendatang.
Khusus menghadapi pileg, ketiga aparatur negara ini menyiapkan diri secara khusus. Ini demi menjaga netralitas TNI, Polri, dan PNS saat pelaksanaan pileg nanti.
Khusus anggota TNI dan Polri, mereka tak memilih hak pilih. Tapi, anggota keluarganya yang tak menjadi anggota TNI memiliki hak suara. Hal ini menjadi perhatian mereka bersama.
Komandan Kodim 0734 Kota Jogja Letkol (Arh) Ananta Wira memastikan TNI akan bersikap netral. Dia menyatakan, hal itu tercantum dalam instruksi yang diberikan oleh pimpinan TNI di level pusat. “Sanksi berat kalau sampai ada anggota TNI yang terbukti mendukung salah satu calon,” kata dia.
Ananta juga menegaskan, netralitas tersebut hanya berlaku untuk anggota TNI. Keluarga dari anggota TNI tetap berstatus masyarakat sipil. Mereka bebas menentukan pilihan. “Silakan mau memilih siapa,” imbuhnya.
Khusus untuk menjaga netralitas, Kepala Polresta Jogja Kombes Slamet Santosa juga memberikan perhatian. Dia tak ingin terjadi penyalahgunaan fasilitas negara. Hal ini dia tekankan kepada semua jajarannya.
“Kepala asrama, kepala bagian kendaraan, sudah saya ingatkan untuk mengantisipasi adanya anggota yang memanfaatkan fasilitas negara untuk kampanye salah satu caleg,” tandas Slamet.
Bahkan untuk memastikan tak adanya penyalahgunaan fasilitas negara di lingkungan kepolisian, Slamet mengajak masyarakat turut mengawasi. Jika melihat ada fasilitas negara disalahgunakan untuk kampanye, kata dia, masyarakat dapat melapor ke kepolisian.
“Ada Propam, silakan laporkan. Kalau misalnya, asrama Polri untuk sosialisasi caleg,” imbuhnya.
Komitmen serupa juga ditunjukkan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti. Dia menegaskan, PNS tetap memiliki hak pilih. Hanya, aturan menyebutkan PNS dilarang untuk berafiliasi dengan salah satu parpol.
“Termasuk mendukung dengan memberikan kemudahan atau fasilitas negara,” tutur HS.
Haryadi juga menyatakan semua fasilitas milik Pemkot Jogja tidak boleh dipakai untuk kepentingan kampanye caleg. Inspektorat Kota Jogja siap turun untuk melakukan pemantauan.
“Kendaraan dinas, kantor, dan fasilitas negara lain terlarang untuk kegiatan kampanye,” tegasnya. (*/amd)