JOGJA – Pemprov DIJ berencana melakukan soft launching atas pelabuhan Tanjung Adikarto di Pantai Glagah Kulonprogo. Peluncuran awal ini dijadwalkan tahun ini.Rencana tersebut sudah tertunda beberapa kali. Saat Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) DIJ masih dipimpin Sudianto, saat itu sempat diagendakan pengoperasian pelabuhan akhir 2012. “Itu kan sudah sangat lama sekali dibangun (sejak 2004). Karena itu, kami ingin tahun ini sudah mulai beroperasi dengan ada soft launching. Tahun 2015 akan (beroperasi) total,” ujar Kepala DKP DIJ Andung Prihadi saat dihubungi Radar Jogja (20/1).Menurut Andung, tahun ini Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelontorkan dana Rp 15 miliar. Dana itu untuk pengerukan alur masuk kapal menuju dermaga. Sementara kolam untuk tempat berlabuh kapal sudah dibuat tahun lalu. Sementara dari APBD 2014 dianggarkan Rp 7,1 miliar untuk fasilitasdarat. Di antaranya, membangun gudang ikan segar dan rumah dinas.Sebenarnya, kata dia, pengadaan fasilitas darat yang menjadi kewajiban pemprov semuanya sudah hampir selesai. Hanya ada beberapa hal yang perlu dilengkapi. “Tapi kalau secara umum sudah hampir selesai,” kata mantan Assekprov Perekonomian dan Pembangunan Setda DIJ tersebut.Satu hal yang masih harus diselesaikan oleh pemerintah adalah pembangunan pemecah gelombang. Hingga kini baru ada satu pemecah gelombang sepanjang 80 meter di bagian barat.Sementara di bagian timur belum ada. Pembangunan pemecah gelombang belum selesai.Sejak tahun lalu pemprov menegosiasikan pengadaan pemecah gelombang itu dengan pemerintah pusat. “Ini masih diperjuangkan di sekjen Kementerian PU. Saat ini masih digodok,” kata Andung.Andung yakni tidak adanya pemecah gelombang di bagian timur bukan persoalan besar. Pemecah gelombang, di antaranya, berfungsi menahan pasir atau material yang hendak masuk ke dermaga. “Kondisi sekarang pun sebenarnya tidak masalah. Sudah dilihat oleh tim dari UGM, asal dengan kondisi tertentu,” ujarnya.Tahun lalu, komisi B DPRD DIJ berencana mengajukan audit investigasi atas proyek pembangunan pelabuhan ini ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Komisi itu mempertanyakan pembangunan yang tak kunjung selesai. Padahal anggaran yangkeluar sudah lebih dari Rp 200 miliar baik dari APBN maupun APBD.Namun rencana audit tersebut belum terealisasi. Ketua Komisi B DPRD DIJ Gatot Setyo Wibowo dalam rapat kerja beberapa waktu lalu sempat menyatakan usulan audit dibahas di internal komisi. Tapi, lanjutnya, DKP berjanji melakukan soft launching tahun ini. “Tapi jika dalam pembahasan intenal komisi ditemukan tanda-tanda yang kurang beres, kami tetap akan minta BPK untuk audit investigasi,” tandas politikus Demokrat itu. (hed/amd)