JOGJA – Masa kampanye terbuka Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 belum resmi dimulai. Sesuai tahapan, kampanye terbuka dihelat mulai 15 Maret sampai 5 April. Tapi, ternyata sudah ada caleg yang dinilai melanggar aturan tersebut.Itu terjadi Minggu (19/1) di Alun-Alun Selatan Jogja. Caleg nomor urut 4 dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) untuk DPRD DIJ Yudi Irawanto kedapatan membagi 15 kemasan mi instan kepada peserta senam masal.Di bungkus plastik mi instan itu juga terdapat stiker bergambarkan calon presiden dan calon wakil presiden dari Partai Hanura yakni Wiranto dan Hary Tanoesudibjo. Selain itu, ada pula kartu nama mirip kertas suara pemilu dengan bertuliskan Yudi Irawanto.Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Jogja tak tinggal diam. Mengetahui ada pembagian mi instan yang diduga mengandung unsur ajakan untuk memilih, Panwaslu memanggil Yudi. Kemarin (22/1) di Kantor Panwaslu Kota Jogja di Jalan Gambiran, Yudi memenuhi pemanggilan untuk memberikan klarifikasi. “Kami kenakan dua pasal. Pasal 276 karena kampanye di luar jadwal. Juga, pasal 301 soal money politics (politik uang),” tandas Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Jogja Agus Triyatno usai pemeriksaan terhadap Yudi.Agus mengatakan, dari temuan di lapangan patut diduga jika Yudi melakukan kampanye. Yudi dinilai memanfaatkan celah dengan membagikan mi instan yang disertai kartu nama berdesain menyerupai kertas suara. “Memang Yudi Irawanto tidak berorasi ajakan untuk memilih dirinya. Tapi, itu juga diucapkan master ceremony dan tersirat dari mi instan dan kartu nama itu,” tandas Agus.Mantan wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jogja ini menambahkan, kegiatan sosialisasi dengan mendompleng acara memang merupakan celah yang kerap dimanfaatkan caleg. Terkait hal itu, Panita Pengawas Lapangan (PPL) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) berusaha selalu mengamati setiap acara yang melibatkan banyak orang.Saat memberikan keterangan kepada Panwaslu, Yudi menolak disebut telah berkampanye. Ia sama sekali tidak menyampaikan ajakan untuk memilih dirinya selama berada di Alun-Alun Selatan. “Itu instruksi dari DPP. Jadi, saya hanya mengikuti saja,” kilahnya.Kehadirannya di Alun-Alun Selatan, ujarnya, hanya untuk mengikuti senam bersama yang diselenggarakan partainya. Pembagian paket mi instan itu pun merupakan mandat dari partai. “Saya juga belum tahu aturan rapat umum itu seperti apa. Itu semua hanya instruksi dari partai. Saya sama sekali tidak memperkenalkan diri saya sebagai caleg,” katanya.Meski telah dilakukan pemeriksaan, Panwaslu Kota Jogja ternyata tak bisa memastikan adanya pelanggaran. Lembaga itu juga tidak memberikan sanksi. Sebab, untuk menentukan pelanggaran dan sanksi ini menjadi wewenang KPU Kota Jogja. “Kami harus berkoordinasi dengan KPU terlebih dahulu. Nanti mereka (KPU) yang akan menentukan. Setelah KPU memastikan pelanggaran, baru diteruskan ke Gakkumdu (tim penegakkan hukum terpadu),” imbuh Agus.Jika terbukti melanggar pidana pemilu, Yudi terancam dikenai sanksi denda Rp 24 juta. Jika ia tak membayar jumlah denda tersebut maka terancam dua tahun penjara. (eri/amd)