• Jika Memang Perlu Harus Direvisi

SLEMAN– Sekda Pemkab Sleman Sunartono menyatakan sejak lama penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sering keluar dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Padahal, perencanaan pada semua lini menjadi tolok ukur penilaian oleh Kemendagri dan Kemenpan.”Diakui sadar atau tidak itu yang terjadi. Jika memang perlu RPJMD harus segera direvisi. Penyusunannya jangan memakai asumsi pesimistis. ” ungkapnya di sela acara Forum Konsultasi Publik di Aula Bappeda kemarin (22/1).Faktanya terbukti dari tingginya anggaran yang tak terserap. Diperkirakan, pada tahun ini terjadi sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) sebesar Rp 200 juta. Bukti lain berupa alih fungsi lahan pertanian yang tak terkendali. “Lahan pertanian banyak yang ditanami semen,” beber Sunartono.Akibat masalah tersebut, lahan pertanian makin sempit karena berubah menjadi area hunian atau usaha, seiring pertumbuhan ekonomi yang mengarah pada sector tersier.Sunartono berharap setiap pemangku kepentingan memikirkan masalah tersebut. Misalnya, di sektor perindustrian, perlu pengembangan keterampilan masyarakat dengan menciptakan home industry. Itu sebagai konsekuensi atas menipisnya lahan untuk didirikan perusahaan besar. Dengan demikian sektor tersier akan menjadi tumpuan dimasa datang.Di sisi lain, lanjut Sunartono, penyusunan tata ruang harus memperhatikan daya dukung infrastruktur. Dicontohkan, mengenai pemberian izin hotel. Itu harus mempertimbangkan inftastruktur lain seperti penyediaan sumber air bersih dan jalan.Sunartono memaparkan, target pembangunan jangka menengah di Sleman pada 2015 yang harus diwujudkan adalah kesejahteraan masyarakat lahir dan batin. Indikatornya berupa capaian IPM 80.Selain itu pertumbuhan perekonomian, yang pada 2012 sebesar 5,20 persen. Meskipun menuai hasil positif, hal itu selalu menimbulkan dampak negatif.Sektor industri pariwisata yang menjadi salah satu unggulan mengalami pertumbuhan pesat. Menurut data Badan Pusan Statistik (BPS) 2013, sektor perdagangan, hotel dan restoran berkontribusi terbesar dalam PDRB, yaitu sebesar 23,56 persen dari total PDRB atas harga berlaku di Kabupaten Sleman sebesar Rp 1,76 Milyar.Kendati begitu, capaian itu menimbulkan kepadatan lalu lintas. Khususnya saat musim liburan.Kepala Bappeda Intriyati Yudhatiningsih menambahkan, untuk mencapai rencana kerja optimal diperlukan aspirasi dari para pemangku kepentingan pada tahap awal persiapan penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). “Tujuannya menghimpun aspirasi dan harapan terhadap prioritas pembangunan 2015,” ujarnya.Materi yang dikonsultasikan adalah rumusan sementara prioritas pembanguanan tahun 2015 serta dasar analisis yang mendukung rumusan tersebut sehingga diharapkan pemda mendapat masukan penting yang lebih menitik beratkan pada aspek teknokratis.(yog/din)