Tidak Ada Perintah Majelis Hakim Hentikan Perbuatan Hukum

MAGELANG – Putusan sela yang dikeluarkan Pengadilan Negeri (PN) Magelang soal sengketa kepemilikan kios nomor 1 di Jalan Mataram Pasar Rejowinangun dianggap belum final. Pemkot Magelang merasa apa yang diputuskan, belum mengenai pokok perkara. Melainkan hanya masalah kewenangan mengadili sebuah perkara.”Putusan sela hanyalah bicara kewenangan mengadili sebuah perkara. Jadi, belum mengenai pokok perkara. Kami masih optimistis menang dalam perkara ini. Karena, kami memiliki bukti-bukti yang kuat untuk mematahkan dalih-dalih penggugat,” kata Kuasa Hukum Pemkot Magelang, M Zazin SH, kemarin (22/1).Dikemukakan lulusan Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiah (FH UM) Magelang ini, dalam putusan sela tidak ada perintah dari Majelis Hakim pada PemkotMagelang menghentikan perbuatan hukum. Yakni, berupa penempatan kios dan izin menjual terhadap kios nomor 1 dan 2 pada pedagang, yang saat ini jadi objek perkara.”Artinya, sampai sekarang tidak ada larangan hukum bagi Pemkot melakukan penempatan kios nomor 1 dan 2, sertajual-beli kios tersebut antara investor dengan pedagang,” paparnya.Menurut Zazin, dengan putusan sela PN Magelang yang hanya menyangkut pokok perkara atau tidak ada putusan dalam profisi, secara otomatis penempatan kios dan jual-beli kios tetap bisa berjalan.”Putusan sela yang seperti itu, menunjukkan penempatan kios dan jual-beli kios tetap bisa berjalan,” tegasnya.Seperti diketahui, Majelis Hakim PN Magelang yang diketuai Retno Purwandari Yulistyowati SH memutuskan menolak eksepsi yang diajukan Pemkot Magelang dalam sengketa kepemilikan kios nomor 1 di Jalan Mataram Pasar Rejowinangun. Pengadilan akan meneruskan persidangan kasus dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan Pemkot Magelang dengan tinjauan lapangan pada 3 Pebruari 2014.Pengadilan mempunyai kewenangan memeriksa perkara tersebut, karena materi pokok yang diajukan pengugat, Herry Chandra alias Tjong Sien Hoo danSri Sulistyowati selaku pemilik Toko Mas Gatotkaca masih merupakan ranah PN Magelang. Yakni, soal sengketa pemegang hak kios di Pasar Rejowinangun.”Perkara dilanjutkan. Pengadilan menolak eksepsi tergugat (Pemkot Magelang, Red). Perkara ini masih kewenangan pengadilan negeri,” tegas Retno Purwandari Yulistyowati didampingi hakim anggota Ratriningtyas Ariani SH dan Husnul Khotimah SH.Herry Chandra dan Sri Sulistyowati melalui kuasa hukum, Janu Iswanto SH dan Sadji SH bersikeras tindakan Pemkot Magelang melalui Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) yang memutuskan Slamet Santoso sebagai pihak yang berhak atas kios 1 di Jalan Mataram merupakan tindakan melawan hukum (PMH). Dampak dari tindakan tersebut, penggugat kehilangan haknya memiliki kios nomor 1. Dalam gugatan perdata tersebut, selain meminta agar dikabulkan, penggugat meminta sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa berupa bangunan Kios Pasar Rejowinangun nomor 1 dan 2 yang didirikan di atas sertifikat HGB 00260 dan 00260 Rejowiangun Selatan. Juga menyatakan para pengugat sebagai yang berhak menempati kembali kios seperti semula, sebelum kebakaran.Dalam provisinya, para tergugat diminta tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapunterhadap kios di Jalan Mataram nomor 1 dan 2. Termasuk menyerahkan, memberikan izin pakai atau penempatan, dan memindah tangankankios tersebut kepada pihak lain sampai ada putusan perkara memperoleh kekuatan hukum tetap.Saat ini, Investor PT Putra Wahid Pratama memperbolehkan Toko Mas Mustika memasukkan etalase, karena mengacu surat dari Pemkot Magelang. Tepatnya surat yang ditandatangani Kepala Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Isa Ashari. Dinyatakan, kios tersebut merupakan hak Toko Mas milik Slamet Santoso.(dem/hes)