• Purwanto Jadi Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan

SLEMAN– Pemkab Sleman melakukan perombakan besar-besaran jabatan struktural. Aksi bersih-bersih terjadi di semua lini. Sebanyak 48 pejabat eselon II, III, dan IV mengalami pergeseran jabatan. Sebagian kecil naik jabatan. Pemkab juga memenuhi posko staf ahli yang selama ini sempat kosong.Tak diduga, nama Purwanto, yang selama ini menjabat Plt kepala Dinas Sumber Daya Alam Air, Energi, dan Mineral (SDAEM) turut “masuk kotak”. Padahal, sempat tersiar informasi bahwa Purwanto yang sebelumnya menjabat sekretaris Dinas SDAEM bakal menduduki kursi kepala. Dia disebut-sebut bakal menggantikan posisi Widi Sutikno, yang sejak beberapa bulan lalu didapuk menjadi kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Di sisi lain, Purwanto yang alumnus pascasarjana Jurusan Teknik Kimia UGM punya pengalaman lebih dari tiga tahun sebagai kepala bidang pertambangan di dinas setempat.Bahkan, informasi yang diterima Radar Jogja, Purwanto juga telah mengikuti uji kompetensi dan kelayakan untuk menduduki jabatan kepala SDAEM. Anehnya, pria bertubuh subur itu diminta mengikuti assessment uji kompetensi untuk posisi staf ahli.Fakta itu seolah menegaskan, seseorang yang menjabat sebagai seorang pelaksana tugas (Plt) belum tentu bakal mulus menduduki jabatan kepala pada instansi terkait. Purwanto harus rela mengisi salah satu kursi kosong di ruang staf ahli yang selama ini kosong. Purwanto didaulat menjadi staf ahli bupati bidang pembangunan.Jabatan kepala Dinas SDAEM justeru disandang R Sapto Winarno, seorang sarjana teknik sipil yang sebelumnya menjabat sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi.Kepala Badan Kepegawaian Daerah Iswoyo Hadiwarno menegaskan, tak ada unsur politis dibalik jabatan yang diisi Purwanto. Menurut Iswoyo, bupati membutuhkan seorang staf ahli bidang pembangunan. “Dari kajian (Purwanto) dinilai paling mampu memenuhi bidang itu,” katanya usai pelantikan pejabat di Pendopo Parasamya kemarin (23/1).Di sisi lain, lanjut Iswoyo, jabatan staf ahli harus dipenuhi guna memaksimalkan struktur pemerintahan. Untuk lebih menguatkan birokrasi dalam pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu, menurut Iswoyo, jika ada jabatan kosong bisa menjadi temuan. “Jika tidak diisi tentu akan dipertanyakan,” katanya.Terpisah, Purwanto enggan menanggapi penggeseran dirinya menjadi seorang staf ahli bupati. “Saya nggak komentar saja,” ucapnya.Purwanto juga tak tampak dalam obrolan santai yang dilakukan empat staf ahli lain, usai acara pelantikan. Keempatnya adalah Jazim Sumirat (bidang hukum dan politik), Sri Murni Rahayu (bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia), Sudarningsih (bidang ekonomi dan keuangan), serta Fransisca Retno Wisudawati (bidang pemerintahan).(yog)Staf Ahli Tak Boleh PasifKetua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Sunartono mengklaim perombakan jabatan struktural telah sesuai dengan regulasi dan memenuhi prinsip the right man on the right place. Latar belakang pendidikan seseorang juga menjadi pertimbangan, selain syarat administrasi dan uji kompetensi. Meskipun keputusan tetap ada pada bupati, selaku pengambil kebijakan.Sunartono membantah adanya anggapan bahwa jabatan staf ahli hanya sebagai pelengkap penderita atau sekedar sebagai tempat menampung pejabat yang mendekati masa pensiun. “Itu tidak benar. Sebenarnya, staf ahli itu posisinya sangat strategis. Itu tergantung kesiapan masing-masing,” paparnya. Menurut sunartono, yang juga sekda Pemkab Sleman, staf ahli sangat diperlukan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai isu yang berhubungan dengan pemerintahan atau masyarakat. Untuk selanjutnya memberi masukan dan rekomendasi bagi bupati dalam menentukan kebijakan. Agar pemerintah lebih responsive menanggapi situasi terkini. “Saya selaku sekda tinggal eksekusi apa yang menjadi kebijakan bupati,” ucapnya.Bupati Sleman Sri Purnomo mengimbau para staf ahli tak boleh pasif dalam bekerja. Tapi aktif menggali potensi . Apalagi tahun ini memasuki era ASEAN Free Market. Menurut Sri, pergantian jabatan merupakan proses regenerasi kepemimpinan. Untuk menghindari stagnasi dan kesenjangan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Bupati juga mengingatkan beratnya tugas di Dinas SDAEM. Itu mengingat saat ini masih banyak pasir di lereng Gunung Merapi, yang dalam pengelolaannya menjadi tupoksi Dinas SDAEM. (yog/din)