Agar Lancar, Tiap Kecamatan Dibantu Satu Petugas
MUNGKID – Pagu beras untuk rumah tangga miskin (raskin) di Kabupaten Magelang masih sama dengan pagu tahun lalu. Sesuai surat gubernur Jateng, pagu raskin Kabupaten Magelang tahun ini sebesar 16.227.000 kilogram (16.227 ton) untuk 90.150 rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM).
Nantinya, pagu raskin itu diberikan selama setahun dengan jumlah setiap penyaluran raskin sebesar 15 kilogram per RTS per bulan.
Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Magelang Masrur mengatakan, raskin merupakan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran (RTS). Pemberian itu melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok
dalam bentuk beras.
Dalam rangka mencegah berbagai tindakan penyimpangan dan mendukung kelancaran penyaluran, Masrur meminta di setiap kecamatan ada satu petugas khusus.
“Para camat bisa menunjuk petugas di setiap kecamatan untuk membantu kelancaran pelaksanaan distribusi raskin dan penyelesaian administrasi sebanyak satu orang,” kata Masrur saat sosialisasi Program Beras untuk Keluarga Miskin 2014 di ruang rapat Bina Praja Pemkab Magelang, kemarin (24/1).
Menurut Masrur, tugas personil yang diperbantukan mengawal distribusi raskin dari gudang ke titik distribusi. Selain itu, juga memastikan beras distribusi sesuai ketentuan dan menyelesaikan administrasi sekaligus menentukan titik distribusi di masing-masing desa atau kelurahan.
Acara sosialisasi raskin diikuti 50 peserta yang berasal dari 21 kecamatan maupun SKPD terkait.
Kepala Sub Drive V Kedu Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Fansuri Perbatasari menambahkan, pagu raskin dari 2013 dengan 2014 sama jumlahnya. Hanya, untuk tahun ini ada penekanan perbedaan, terkait berita acara serah terima. Sebelumnya, berita acara serah terima dibuat menggunakan cap. Tahun ini, tidak menggunakan cap. Mengatasi pemeriksaan internalatau ekstenal bagi Bulog maupun pemda, nantinya penjelasan tergantung tanda tangan siapa.
“Di tiap-tiap titik distribusi kelurahan ada surat keputusan mengenai pelaksanaan distribusi. Nama-nama yang ditugaskan atau dibuatkan SK oleh kelurahan. Nantinya, ia yang menandatangani berita acara,” jelasnya.
Fansuri menjelaskan, dari titik distribusi hingga titik bagi menjadi tanggungjawab kelurahan. Berkaitan dengan angkutan distribusi, Fansuri menerangkan, Perum Bulog memiliki anak perusahaan baru yang bergerak dalam bidang angkutan.
“Dengan adanya angkutan sendiri, diharapkan keterlambatan distribusi tidak ada lagi,” katanya.(ady/hes)