JOGJA – Tahun 2013 lalu, banyak ditemukan buah yang mengandung formalin beredar di DIJ, baik di pasar tradisional maupun modern. Hal itu membuat pemprov ingin memperketat jaminan mutu dan keamanan panganan segar, seperti sayur dan buah yang beredar di wilayah DIJ. Ada kekhawatiran pangan segar yang mengandung zat kimia bisa mengganggu kesehatan bagi yang mengkonsumsinya.
Karenanya Badan Ketahanan Pangan DIJ sudah menghantarkan Raperda Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar yang saat ini sedang dibahas oleh pansus di DPRD DIJ. Menurut Anggota Pansus Agus Mulyono raperda tersebut mengatur beberapa hal diantarnya jaminan mutu dan jaminan keamanan.
Dalam draf raperda di pasal 5, lanjutnya, dikatakan bahwa setiap produksi pertanian pangan segar yang berasal dari dalam maupun luar daerah harus memenuhi persyaratan mutu. Itu dibuktikan dengan surat keterangan asal komoditas dan sertifikat mutu.
“Jenis komoditas yang harus memiliki surat asal komoditas itu adalah hasil tumbuhan, biji-bijan, jamur segar, dan rempah-rempah,” kata politikus Golkar tersebut.
Standar keamanan juga diisyaratkan banyak hal, diantaranya aman dari pengaruh bahan kimia, biologis, dan fisika. “Harus memenuhi standar kesehatan,” jelasnya.
Dikatakan Agus, produsen pangan segar harus mencantumkan label produk di kemasan pangan. Label tersebut memuat nama produk, tanggal pembuatan dan kedaluwarsa, asal usul pangan, nomor registrasi jaminan mutu, dan lainnya.
Namun, lanjutnya, masih banyak muncul perdebatan di dalam pansus soal konten raperda tersebut. Misalnya di pasal 33 tentang ketentuan pidana. Disitu, setiap orang yang melakukan larangan seperti yang tercantum di pasal 26 akan diancam denda pidana Rp 50 juta atau kurungan enam bulan. Beberapa larangan tersebut adalah memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan. Juga bagi yang mengedarkan pangan tercemar.
“Jadi misalnya ada mbok-mbok yang biasa jualan buah yang tidak sesuai dengan ketentuan, masak iya langsung di denda Rp 50 juta. Ini juga yang perlu dibahas lebih lanjut. Karena jadi dilema,” tandasnya.
Karenanya, kata dia, sebelum raperda diberlakukan perlu sosialisasi penuh. Bukan hanya pada produsen saja, namun juga pedagang pangan segar. “Ini kan untuk kepentingan konsumen juga,” tandasnya. (hed/ila)