WONOSARI – Bupati Gunungkidul Badingah berjanji akan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemdikbud). Langkah tersebut sekaligus menjadi jawaban terhadap keluh kesah 265 guru yang harus mengembalikan tunjangan daerah terpencil atau khusus.”Kami akan upayakan segera koordinasi sehingga semua persoalan yang menyangkut tunjangan guru daerah khusus bisa jelas,” kata Badingah dalam coffee morning di rumah dinasnya (23/1).Dia juga tidak memaksakan pemkab masuk dalam kategori daerah tidak tertinggal. Sebab yang menentukan status kabupaten menjadi daerah tertinggal/khusus bukan pemkab, melainkan pemerintah pusat melalui Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertingal. “Artinya, surat tersebut dikirimkan karena memang Gunungkidul tidak masuk lagi dalam syarat untuk menjadi daerah tertinggal. Jadi, ini hanya pemahaman saja, kalau masalah keresahan guru akan kita pecahkan bersama,” kata Badingah.Sementara itu, anggota DPRD Gunungkidul terus berusaha melakukan pembahasan mengenai nasib ratusan guru yang harus mengembalikan tunjangan mereka yang terlanjur diterima pada 2013. “Kami memang berharap pimpinan membentuk pansus untuk mengawal persoalan ini,” kata Sekretaris Fraksi Handayani Agung Margandi.Politisi PKB ini berharap ada kejelasan nasib guru, terutama di daerah yang memang masih minim sarana prasarana serta jangkauan medan yang cukup jauh dan berbahaya. Dia mencontohkan nasib guru di Kecamatan Gedangsari. “Medannya sangat berat dan tidak semua PNS berani untuk melalui dan nglakoni untuk mendidik di sana,” katanya.‎Hal senada diutarakan Ketua Fraksi Partai Demokrat Chairul Najmi Siregar. Dia setuju, kalangan dewan harus bisa mengawal persoalan yang bukan menjadi kesalahan para guru ini.Ketua DPRD Gunungkdiul Budi Utama mengatakan, pihaknya memang akan membahas serius nasib ratusan guru tersebut. Menurut dia, ada beberapa wacana yang muncul. Selain usulan pansus juga wacana untuk mengirim utusan dari komisi yang membidangi. “Nanti akan kami bahas apakah akan dibuat pansus atau kami kirimkan komisi atau pimpinan dewan untuk mengawal persoalan ini,” katanya. (gun/iwa)