• Terkendala Anggaran dan Data

BANTUL – Rencana pemkab bergabung dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam pengelolaan Jamkesda tidak mungkin dilakukan dalam tahun ini. Selain faktor validitas data, persoalan anggaran juga menjadi penyebabnya.Wakil Ketua III DPRD Bantul Arif Haryanto mengatakan, anggaran yang dikeluarkan pemkab untuk membayar premi Jamkesda Rp 10 ribu per jiwa dalam setiap bulannya. Sedangkan, premi yang diterapkan BPJS Kesehatan sebesar Rp 19.225 perjiwa.”Penambahan anggaran harus melalui APBD, sedangkan APBD sudah ditetapkan,” terang Arif usai rapat gabungan antara BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, BKKPP-KB, RSUD Panembahan Senopati, dan Komisi D di gedung DPRD Bantul kemarin (23/1).Kemudian persoalan yang akan dihadapi adalah pendataan. Menurut dia, kuota jumlah peserta Jamkesda sebanyak 220 ribu orang. Konsep kepesertaan dalam Jamkesda tidak melalui penetapan by name, dan by addres calon penerima.”Kalau di JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) harus mendaftarkan dengan menyertakan by name dan by addresnya,” urainya.Meski begitu, pemkab dapat merjer dengan BPJS Kesehatan secepatnya. Hanya saja, hal tersebut terkesan terburu-buru karena dengan menyisakan keterbatasan anggaran, dan persoalan data.”Kalau mendaftarkan diri harus dengan mengurangi volume penerimanya. Tetapi problem data juga harus diselesaikan. Jadi nggak mungkin tahun ini,” ulasnya.Politikus PKS ini berpendapat jika pemkab ingin merjer pada APBD Perubahan nanti, setidaknya persiapan data dan anggarannya harus dipikirkan selambat-lambatnya pada bulan Juli nanti.Kepala Dinas Kesehatan Maya Sintowati mengatakan, persoalan merjer tergantung pada kebijakan yang akan ditempuh pemkab. Bagi dia, persoalan besaran anggaran jika bergabung dengan BPJS Kesehatan tak menjadi persoalan serius, meskipun pemkab harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp 50,7 miliar untuk membayar premi seluruh peserta Jamkesda yang mencapai 220 ribu orang.Kepala Cabang Utama BPJS Area DIJ Donni Hendrawan menuturkan, pemerintah menargetkan selambat-lambatnya pada 2019 seluruh warga harus terkaver JKN.Karena itu, melalui Perpres No 86/2013 pemerintah telah menyediakan sanksi administratif bagi warga maupun badan usaha yang tidak mendaftarkan diri sebagai peserta JKN.”Untuk perorangan, JKN menjadi syarat pengajuan IMB, kepemilikan SIM, sertifikat tanah, paspor dan STNK. Sementara untuk badan usaha, JKN menjadi syarat izin usaha, izin tender proyek, izin memperkerjakan tenaga asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja dan IMB,” ulasnya.(zam/din)