DIPERBAIKI: Program bedah rumah digelar di rumah Marto Wasito warga Sindutan, Temon, kemarin. Dihadiri Bupati Hasto (kedua dari kiri) dan Hanafi Rais (kedua dari kanan).
TEMON – Meski pemerintah terus mengupayakan mengentaskan kemiskinan dalam bidang perbaikan rumah tak layak huni bagi warga, dalam program bedah rumah belum bisa meng-cover seluruh warga yang memiliki rumah tak layak huni. Ada banyak persoalan, salah satunya terkendala urusan administrasi, sehingga tak jarang banyak rumah tak layak huni belum bisa diperbaiki. Ketua Pembangunan Bedah Rumah Sumarwanto mengatakan, ada beberapa kendala seperti administrasi yang membuat rumah tak layak huni belum bisa diperbaiki. Seperti beberapa rumah janda tua yang berada di Kulonprogo. Melalui program ini, diharapkan dapat membantu persoalan yang dialami masyarakat yang tidak mampu.”Di sini ada banyak janda tua dimana kondisi rumahnya tidak layak huni. Sementara mereka juga tinggal sendirian, hal itu juga menjadikan administrasi tidak terpenuhi dengan baik,” kata Sumarwanto, saat mendatangi rumah milik Marto Wasito di Sindutan, Temon, Kulonprogo, kemarin (26/1).Dengan kondisi semacam itu, tentu masyarakat memiliki harapan tinggi kepada pemerintah untuk melakukan revisi mengenai regulasi administrasi program ini. Sebab selama ini hal itu merupakan salah satu kendala masih adanya rumah tak layak huni.”Kondisi mereka seperti itu, tentunya mereka itu juga perlu dibantu,” katanya.Adapun program bedah rumah di daerah itu merupakan dana yang dikeluarkan oleh CSR Asoiasi Konsultan di Kabupaten Kulonprogo. Nilai bantuan yang diberikan yaitu sebesar Rp 10 juta. Kemudian dalam menjalankan program ini, setidaknya ada tujuh perusahaan konsultan dimana menyisakan labanya agar bisa digunakan dalam menjalankan program bedah rumah. Bantuan program bedah rumah juga diberikan oleh Hanafi Rais sebesar Rp 2 juta, dan mantan Ketua BKKBN DIJ Anik, serta didukung kontribusi masyarakat sekitar termasuk beberapa lembaga lainnya.Perwakilan Asosiasi Konsultan Hamam Muttaqim menjelaskan, persoalan mengenai program bedah rumah tidak layak huni ini menjadi prioritas untuk meringankan beban sekaligus tanggung jawab moral. Sehingga dengan demikian, pihaknya akan terus menggalang dana CSR di perusahaan konstruksi yang berada di Kabupaten Kulonprogo.”Ini yang pertama, dan asosiasi akan berupaya untuk terus mendukung program dengan terus membantu bedah rumah. Kita tidak hanya menangani pembangunan fisik dan perencanaan, tetapi juga ikut mendukung program pemerintah,” kata Hamam yang juga sebagai Direktur CV Erlangga Pura.Program semacam ini juga dinilai sangat membantu masyarakat miskin. Tentunya ide-ide seperti ini perlu dikembangkan lagi agar bisa merambah ke wilayah yang lebih luas.”Jogjakarta memang istimewa, ide lokal ini harus diangkat ke tingkat yang lebih tinggi,” kata Hanafi Rais.Sementara itu Bupati Kulonprogo Hasto wardoyo menambahkan, sejak program ini diluncurkan, setidaknya ada ratusan rumah penduduk yang tidak layak huni kembali dibangun. Bahkan, Hasto rutin melakukan peninjauan dan terlibat dalam program bedah rumah ini. Semua dana pembangunan dari pihak ketiga dan tidak ada yang berasal dari APBD.”Program ini juga sekaligus untuk menumbuhkan semangat gotong royong di masyarakat,” kata Hasto. (fid/iwa)