Tetap Ingin Gelar Pilkades di 2014
SLEMAN – Bupati Sleman Sri Purnomo melakukan manuver politik berbeda dengan kepala daerah lain di DIJ. Sri menyatakan tetap akan menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) pada 2014.Langkah itu tak sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 140/7635/PMD. Isi surat itu intinya mengimbau pemerintah daerah tak menggelar plikades selama 2014. Itu agar tak mengganggu proses pemilu legislatif dan pemilihan presiden. “Kami ajukan izin ke Mendagri dengan alasan tertentu,” ungkap Sri Purnomo kemarin (26/1).Sri menjamin situasi keamanan tetap kondusif. Pilkades juga tak akan mengganggu pelaksanaan pemilu. Di sisi lain, kata dia, tetap digelarnya pilkades pada 2014 demi efisiensi dan efektivitas biaya serta pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa.Menurut Sri, ada 15 desa siap menggelar pilkades. Coblosan dijadwalkan serentak dihelat 16 Februari. Salah satu dari 15 desa itu adalah Sariharjo, Ngaglik. Khusus pilkades di Sariharjo sejatinya masih menunggu gugatan uji materi undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Ini terkait masa periodesasi jabatan kepala desa.Kendati begitu, hingga kemarin pemerintah masih menunggu pengundangan RUU tentang Desa yang telah disahkan DPR RI pada akhir 2013. Bupati mengusulkan dua skenario pelaksanaan pilkades menyangkut payung hukum yang ada.Peraturan daerah diganti total dengan peraturan baru. Selain itu, peraturan direvisi sesuai dan disesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang. Saat ini pelaksanaan pilkades mendasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.Oleh banyak pihak, baik DPRD Sleman maupun paguyuban kepala desa se-Sleman Suryondadari, perda tersebut dinilai sudah tak relevan. Apalagi banyak klausul yang dinilai bertentangan dengan undang-undang. Misalnya, soal batasan usia dan periode kerja. Undang-undang tak menyebut adanya batasan, sementara perda membatasi usia calon kades 60 tahun. “Semoga minggu depan sudah ada titik terang tentang undang-undang desa,” harap Sri Purnomo.Konsekuensi logis jika hingga Februari belum ada kejelasan tentang pengundangan desa maka pilkades tetap akan menggunakan aturan dalam Perda 3/2007. “Otomatis pakai perda yang ada,” tegas Kabag Pemerintahan Desa Sukarno.Sebaliknya, jika sebelum 16 Februari sudah ada kejelasan tentang undang-undang desa otomatis eksekutif tetap menunggu sikap dan tindak lanjut lembaga legislatif Sleman. Itu mengingat perda tentang desa merupakan inisiatif DPRD.Ketua Komisi A DPRD Rendradi Suprihandoko pesimistis bisa membuat perda baru. Menurut dia, penyusunan perda baru butuh waktu berminggu-minggu.Rendradi khawatir pelaksanaan pilkades 2014 justeru tak punya payung hukum jika pihaknya memaksakan membuat perda baru. “Langkah paling memungkinkan adalah merevisi pasal-pasal yang relevan dan krusial. Yakni tentang masa jabatan tiga tahun dan batas usia calon kades,” jelasnya.Ketua Suryondadari Sismantoro mendesak pemerintah dan dewan segera menyiapkan draf terkait wacana revisi perda. Hal itu dilakukan agar saat undang-undang desa diterbitkan oleh pusat, pemerintah daerah tak butuh waktu lama merevisi perda. “Mereka para pemangku kepentingan kan sudah lihat dan baca materi dalam undang-undang desa. Masak tak bisa buat drafnya dulu,” ungkapnya.Sismantoro mengatakan, hal terpenting dalam pilkades adalah batasan usia. Dia tak mau kejadian pilkades 2013 terulang. Menurutnya, saat itu banyak kepentingan calon kades yang tak terakomodasi untuk mencalonkan diri karena usianya lebih 60 tahun. (yog/amd)