JOGJA –Pengawasan perbankan di bawah Bank Indonesia (BI) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berbeda. Salah satunya adalah adanya iuran yang harus dikeluarkan setiap bank. Meski begitu, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang tergabung dalam Danagung Group siap merealisasikan kebijakan pembayaran iuran tersebut.Vice Chairman Danagung Group Tedy Alamsyah mengaku mendengar soal kebijakan pembayaran iuran tiap tahun pada OJK. Meski begitu, pihaknya siap melaksanakannya, sekalipun besaran iuran dimungkinkan terus meningkat setiap tahun. “Sudah menjadi resiko bisnis. Apapun ya regulasinya, harus dituruti,” kata Tedy, kemarin.Menurut penggemar sepakbola ini, walaupun harus membayar penuh nantinya, karena OJK pendanaannya tak lagi didukung APBN, Danagung Group juga siap. Tedy menegaskan hal tersebut tak menjadi persoalan, karena yang diperhitungkan adalah kalkukasi dari aset. Bila besaran iuran setiap industri keuangan sama, tegasnya, baru menjadi masalah.Tedy yang juga Direktur Utama BPR Danagung Bakti ini melanjutkan, jika yang menjadi patokan adalah aset, ia memprediksi tidak masalah. Karena berarti tidak disama-ratakan. Alasannya, aset setiap industri keuangan berbeda-beda. “Jika setiap pihak harus membayar dengan nominal yang sama, itu yang jadi masalah. Berarti, tidak memiliki rasa keadilan,” ungkapnya.Bagi BPR Danagung Group, saat ini tak terlalu berorientasi pada asset, tetapi lebih pada laba. Ini dilakukan untuk sustainable bisnis. Saat ini, aset BPR Danagung Group berkisar Rp 400 miliar dengan pertumbuhan mencapai 15 – 20 persen dibandingkan tahun 2012. Sedangkan pertumbuhan konsolidasi laba bersih, BPR Danagung Group mencapai 10 persen dibanding tahun lalu. “Tahun 2014, kami targetkan meningkat hingga 17 persen dari 2013,” katanya.(pra/hes)