SLEMAN – Pegawai negeri sipil (PNS) tak lagi bisa “santai” seperti duhulu. Hadir di kantor, ngopi, lantas baca koran sambil ngerumpi adalah pemandangan yang kerap terjadi di kantor-kantor pemerintahan.
Kini PNS tak bisa begitu lagi. Apalagi, pemerintah telah menetapakan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 1 Tahun 2013 dinyatakan kinerja PNS dibuat hampir mirip pegawai swasta. Mereka harus membuat semacam kontrak kerja dengan atasan. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sleman Iswoyo Hadiwarno mengatakan, setiap PNS dinilai oleh atasan sesuai kontrak dalam surat sasaran kerja pegawai (SKP). Jadi, tiap PNS harus menyusun SKP lalu dikonsultasikan kepada atasan langsung. Setiap akhir tahun SKP dievaluasi oleh atasan. Bobot penilaian dibagi menjadi dua. Sasaran kerja berbobot 60 persen. Sisanya tentang perilaku kerja PNS bersangkutan. “Pegawai yang capaiannya pada akhir tahun di bawah 50 persen akan diberi sanksi sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS,” tegas Iswoyo kemarin (26/1). Iswoyo menambahkan, proses penilai dilakukan secara transparan. Diukur secara objektif berdasarkan kinerja pegawai, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Serta efisiensi biaya dan efektivitas kerja. Bagi PNS yang bisa memenuhi SKP akan memperoleh reward. Misalnya berupa kenaikan pangkat. “Itu (kenaikan pangkat), kan bukan hak tapi penghargaan,” ungkapnya. Sebagai gambaran, Iswono memaparkan bahwa SKP disusun berdasarkan strata masing-masing pegawai. Misalnya, staf kantor membuat SKP dengan kepala instansi di bagian atau dinas tempat mereka bekerja. Para kepala dinas juga wajib membuat SKP dengan sekretaris daerah (sekda). Sementara menyusun SKP dengan bupati. (yog/amd)