Konflik internal mengancam Pemkab Bantul. Itu menyusul langkah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Bantul Kandiawan melaporkan mantan Kabag Hukum Setda Bantul Andhy Soelistyo SH MHum dan kawan-kawan ke Mapolres Bantul.
Laporan itu agaknya tak lepas dari perkara hibah Persiba yang membelit mantan Bupati Bantul HM. Idham Samawi dan bekas Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Bantul Edy Bowo Nurcahyo (EBN) sebagai tersangka.
Andhy dilaporkan melakukan pemalsuan surat semasa menjabat Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Bantul 2009-2011. “Bersama ini mohon perkenan mengajukan laporan polisi tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat ex. Pasal 263 jo pasal 264 KUHP,” tulis Kandiawan dalam surat laporan berkop Satpol PP Bantul tertanggal 21 Januari 2014.
Surat laporan tersebut dikirimkan ke Kapolres Bantul. Tembusan laporan diberikan ke Kapolri cq Kabareskrim, Direskrim Umum Polda DIJ, bupati Bantul dan penasihat hukum EBN maupun Idham Samawi.
Adapun dugaan pemalsuan surat yang dituduhkan kepada Andhy yang sekarang menjabat Camat Sanden, Bantul, terkait pembuatan Peraturan Bupati (Perbup) Bantul No 1/2011 tanggal 3 Januari 2011. Juga surat keputusan bupati Bantul nomor 16.b Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah ke KONI Bantul TA 2011 tertanggal 4 Januari 2011.
Dalam uraian laporannya, Kandiawan mengungkapkan SK bupati itu telah menjadi konsideran mengingat pada poin 11 Perbup No 1 Tahun 2011 (tanpa tanggal). Kandiawan menyebutkan telah ada kepastian logis Perbup No 1 Tahun 2011 dibuat setelah Februari 2011.
Selanjutnya, ia juga membeberkan SK bupati No 16.b Tahun 2011 tanggal 4 Januari 2011 diparaf sdr. Drs Riyantono MSi selaku sekretaris daerah sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya. Padahal Riyantono baru menjadi Plh Sekda pada 16 Februari 2011 dan definitif sebagai Sekda pada 29 November 2011. “Sebelumnya (Riyantono, red) menjabat kepala Bappeda yang sama sekali tidak terkait dengan materi SK bupati No 16.b Tahun 2011 tanggal 4 Januari 2011,” beber pejabat yang belum pernah sekalipun bertugas di luar kantor Satpol PP ini.
Setelah meneken surat laporan itu, Kandiawan juga mendatangi Mapolres Bantul. Ia membuat pengaduan sebagaiman tercantum dalam surat tanda penerimaan laporan (STPL) nomor polisi LP/24/1/2014/DIJ/RES.BTL tertanggal 21 Januari 2014. Surat laporan itu diteken Kandiawan selaku pelapor dan Kanit SPKT III Polres Bantul Ipda Yan Indah.
Kandiawan yang dihubungi pada Kamis (23/1) membenarkan telah membuat laporan tersebut ke polisi. “Ya seperti itulah,” terang pejabat yang tinggal di Perum Pesona Alam Baturetno, Banguntapan, Bantul ini.
Hanya saja, Kandiawan enggan memberikan keterangan detail mengenai perbup apa yang dipalsukan penomorannya. Dia hanya mengisyaratkan perbup tersebut berkaitan dengan mekanisme pengucuran dana hibah Persiba.
“Materi pelaporannya cuma satu,” ungkapnya.
Kandiawan beralasan pemalsuan nomor perbup tersebut berdampak luas, dan merugikan orang lain. Sebagai kepala Satpol PP dia mengklaim punya kewenangan membuat laporan ke polisi.
“Kami kan penegak perda. Termasuk keputusan kepala daerah, dan peraturan kepala daerah. Itu menjadi kewenangan Satpol PP itu,” urainya.
Meski begitu, Kandiawan menyerahkan sepenuhnya penanganan laporan tersebut kepada Polres Bantul.
“Biar lurus nantinya. Sementara ini kan masih kita duga,” tambahnya.
Kapolres Bantul AKBP Surawan mengakui telah menerima laporan yang disampaikan Kandiawan tersebut.
“Laporan awal sudah kita terima,” ujarnya.
Hanya saja, penyidik polres belum melakukan pemeriksaan terhadap Kandiawan sebagai pelapor. Surawan berdalih usai membuat laporan, Kandiawan bergegas meninggalkan mapolres karena mengaku ada agenda acara lain.
“Belum kita BAP. Tetapi laporan polisi sudah,” ungkapnya.
Selain pelapor, polres juga berencana memanggil terlapor Andhy Soelistyo dalam waktu dekat ini. Kapolres mengaku masih belum mempelajar laporan dugaan pemalsuan surat tersebut. Meski begitu, lanjutnya, materi laporan tersebut berkaitan dengan pemalsuan penomoran salah satu perbup.
“Perbup tentang tata kelola hibah,” tandasnya.
Surawan mengilustrasikan, dalam laporan tersebut bulan penomoran perbup dengan pembuatannya dibuat berbeda. Artinya, penomoran dibuat terlebih dahulu kemudian beberapa bulan kemudian baru draf materi perbupnya disusun.
“Yang dipalsu bukan tanda tangannya (bupati). Hanya penomorannya dianggap mendahului. Misalnya, Perbup dibuat hari ini, tetapi penomorannya dibuat kemarin. Dibuat retroaktif begitu,” terangnya.
Kabag Hukum Setda Bantul Gunawan Budi Santoso mengaku belum mengetahui langkah Kandiawan melaporkan pejabat yang digantikannya tersebut. “Kalau pun nanti bersikap kami menunggu instruksi dari Pak Sekda. Lha wong bagian hukum juga di bawah Pak Sekda,” ucapnya singkat. Adapun Andhy Soelistyo belum dapat dikonfirmasi. Ponselnya tidak dapat dihubungi.(zam/kus)