Pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 kian dekat. Cobloan hanya tersisa 64 hari lagi. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Jogja kian menyingsingkan lengan baju. Mereka semakin giat melakukan pengawasan. Apa saja yang mereka awasi?
HERI SUSANTO, Jogja
Mata dan telinga para anggota Panwaslu Kota Jogja terus dibuka lebar-lebar. Mereka seolah ingin memantau setiap kegiatan yang terbaik pemilu.
Termasuk sepak terjang para calon legislatif (caleg) yang maju untuk memperebutkan predikat wakil rakyat. Terlebih, para caleg baik untuk level kota, kabupaten, provinsi, maupun pusat dinilai semakin aktif bergerak mencari dukungan dari masyarakat.
Panwaslu tak puas hanya dengan mengawasi aksi caleg yang memasang alat peraga kampanye (APK) di jalan-jalan protokol. Sejak awal 2014 lalu mereka juga lebih aktif mengikuti sekaligus mengawasi pengajian dan arisan warga.
Para anggota panwaslu datang ke berbagai forum pengajian dan arisan yang dihelat di kampung-kampung maupun tempat publik. Tapi, mereka tak sekadar mengikuti pengajian atau ikut arisan. Mereka menyimak setiap potensi pelanggaran terkait pemilu.
“Yang kami tekankan adalah money politics. Kalau untuk sosialisasi, sekarang memang sudah dipersilakan,” kata Ketua Panwaslu Kota Jogja Agus Triyatno kemarin (26/1).
Ia menambahkan, tren caleg saat melakukan sosialisasi adalah memanfaatkan acara-acara rutin yang sudah ada di masyarakat. Mereka masuk melalui pengajian, arisan, jalan sehat, dan acara lain.
“Kalau hanya mengenalkan saya caleg dari partai ini, tidak masalah,” imbuhnya.
Tapi, kata dia, hal yang kemudian membuat panwaslu harus turun mengikuti pengajian-pengajian itu adalah embel-embel bantuan yang diberikan caleg. Ini bisa termasuk dalam kategori politik uang jika disertai ajakan untuk memiliki caleg tersebut.
“Sering tim dari Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan) atau PPL (Panitia Pengawas Lapangan) mendengar langsung dari caleg itu. Katanya, karena ada Panwascam dan PPL, mohon maaf tidak bisa memberikan bantuan,” ujarnya.
Hal tersebut, lanjut Agus, menimbulkan berbagai dugaan. Salah satunya yakni menguatkan dugaan adanya praktik money politics dari caleg.
“Makanya, kami lakukan langkah preventif. Pencegahan sesuai dengan tugas Panwaslu di UU Nomor 8 Tahun 2012,” tandasnya.
Panwaslu Kota Jogja sudah melakukan sekali upaya pencegahan atas potensi politik uang. Mereka pernah mendatangi acara kirab budaya Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi. Kegiatan ini berpeluang dimanfaatkan untuk sosialisasi caleg. Saat itu panwaslu mengawasi aktivitas selama Seknas berkirab dari Taman Parkir Abu Bakar Ali sampai Alun-Alun Utara.
Sedangkan untuk penindakan, panwaslu sudah memanggil Yudi Irawanto. Dia merupakan caleg dari Partai Hanura.
Yudi dipanggil karena diduga melakukan money politics dengan membagikan 15 paket mi instan yang dibungkus dengan plastik. Di atas plastik itu tertempel kartu namanya yang menyerupai kartu suara untuk coblosan Pemilu 9 April mendatang.
Yudi juga diduga telah berkampanye secara terbuka. Dia sempat dinilai tidak mematuhi tahapan kampanye yang ditetapkan KPU bersama partai politik.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIJ Muhammad Najib memastikan tak muda mengungkap pelanggaran pemilu. Menurutnya, upaya penegakkan hukum saat terjadi pelanggaran pemilu memang sulit.
Apalagi untuk memidanakan perkara yang berkaitan dengan pemilu. “Kalau pun terjadi, pembuktiannya sangat sulit. Prosedur hukumnya saja sulit terpenuhi. Apalagi, unsur materialnya,” tambah Najib.
Ia menuturkan, daripada menindak adanya pelanggaran maka Bawaslu berpandangan lebih efektif untuk melakukan pencegahan. Ini bisa dilakukan tanpa harus mencari unsur material dan prosedurnya.
“Kalau memang sudah curiga berpeluang terjadi pelanggaran, lebih baik dicegah. Jangan (ada pelanggaran),” katanya. (*/amd)