PURWOREJO-Panwaslu Kabupaten Purworejo melimpahkan kasus dugaan pidana pemilu ke Polres Purworejo. Sejumlah saksi diperiksa secara maraton oleh petugas, kemarin (26/1). Pelimpahan kasus pidana itu dilakukan setelah proses klarifikasi, telaah hukum, serta pengumpulan barang bukti yang dilakukan Panwaslu dinilai memenuhi unsur pidana pemilu.Pelimpahan kasus tersebut dilakukan oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Purworejo Gunarwan didampingi dua komisioner lainnya, Jumat (24/1). Berkas klarifikasi Panwaslu diterima oleh penyidik Polres dan langsung ditindaklanjuti dengan pemeriksaan saksi-saksi, pelapor, serta pihak terlapor.
Gunarwan menjelaskan, dugaan pidana pemilu itu terjadi tanggal 14 Januari 2014 lalu. Kegiatan Posyandu rutin untuk balita dan lansia di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Purworejo itu ditumpangi kegiatan kampanye salah satu caleg DPR RI dari Dapil VI Jawa Tengah. “Sebelum dilimpahkan kami telah mengumpulkan anggota Sentra Gakumdu untuk ekspose, hasilnya untuk sementara memang memenuhi unsur pidana. Maka segera kami limpahkan ke kepolisian sesuai dengan mekanisme penanganan tindak pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang,” jelasnya.Menurut Gunarwan, kasus dugaan tindak pidana pemilu itu dilaporkan oleh LSM Formatur. Kampanye dilakukan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kalijambe yang ternyata juga seorang guru PNS di salah satu sekolah negeri. Kegiatan itu juga dibantu oleh kader-kader PKK lainnya.Kronologisnya, kegiatan dimulai pukul 09.00 – 11.00, selain Posyandu balita dan lansia juga diadakan pembagian kacamata plus baca dan biskuit makanan tambahan ASI. Barang-barang tersebut dibungkus dalam kantong plastik yang ditempeli bahan kampanye berupa stiker lengkap dengan isyarat mencoblos. “Setiap kacamata juga ada pembungkusnya yang juga ditulisi nama caleg, nomor urut, serta partai,” katanya.Selain menyerahkan berkas klarifikasi pihak pelapor, terlapor, dan saksi-saksi. Panwaslu juga menyerahkan barang bukti berupa paket yang dibagikan kepada 80 warga Desa Kalijambe tersebut. “Kami juga menyerahkan barang bukti berupa video kegiatan,” imbuhnya.
Dikatakan Gunarwan, berdasarkan keterangan saksi serta barang bukti yang ada, disimpulkan unsur kampanye terpenuhi, terutama karena ada bahan kampanye berupa stiker sekaligus gambar isyarat mencoblos.
Kegiatan tersebut diindikasikan melanggar ketentuan pasal 86 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif bahwa kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan PNS, termasuk juga PNS dilarang sebagai pelaksana kampanye. “Selain itu juga melanggar ketentuan pasal 301 ayat (1) yang mengatur tentang politik uang. Terbukti atau tidak tentu kita tunggu proses penyidikan di kepolisian,” katanya.
Sementara itu, Kepolisian Resort (Polres) Purworejo bertindak cukup cepat dalam merespon kasus dugaan tindak pidana pemilu yang dilaporkan Panwaslu Kabupaten Purworejo. Mulai Jumat (24/1) petugas langsung melakukan pemeriksaan sejumlah saksi secara maraton. “Pemeriksaan yang dilakukan penyidik kepolisian memang maraton karena proses penanganan tindak pidana pemilu ini sesuai undang-undang waktunya sangat singkat,” ujar Gunarwan.
Gunarwan melanjutkan, sedikitnya ada sepuluh orang saksi diperiksa penyidik dari Polres Purworejo. Mereka adalah saksi pelapor, terlapor, serta para kader PKK Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Purworejo, serta para penerima bantuan kacamata plus baca dan makanan tambahan ASI. Ketua Panwaslu Kecamatan Bener Amat Data juga sudah menjalani pemeriksaan dalam kasus tersebut sebagai pihak yang secara resmi melaporkan kasus dugaan tindak pidana pemilu tersebut ke kepolisian. Dari proses klarifikasi terungkap, sejak November 2013 Caleg DPR RI Dapil VI Jawa Tengah Ina Ammania yang juga merupakan anggota DPR RI Komisi VIII melakukan reses di Desa Kedungpucang, Kecamatan Bener yang dihadiri kepala desa dan ketua TP PKK.
Setelah reses, terlapor Mus (Ketua TP PKK Desa Kalijambe dan sekaligus seorang PNS guru,red) mengirimkan email kepada Ina untuk meminta bantuan. Email tersebut direspon hingga akhirnya pada 9 Januari dilakukan pengukuran kacamata di rumah salah satu warga sebelum akhirnya bantuan kacamata itu dikirimkan kemudian dibagikan kepada 80 orang saat pertemuan rutin Posyandu 14 Januari 2014 lalu. (tom)