BANTUL – Kemarin (27/1) DPRD Bantul mengagendakan rapat paripurna (rapur). Salah satu agendanya adalah pengesahan pembentukan pansus tentang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun anggaran 2013. Itu karena LHP BPK kali ini bukan reguler, melainkan LHP dengan tujuan tertentu.
Wakil Ketua III DPRD Bantul Arif Haryanto mengatakan berdasarkan Permendagri Nomor 13/2010 setiap ada LHP baik bersifat keuangan, kinerja atau tujuan tertentu mengamanatkan pembentukan pansus. “Sudah kita bentuk. Anggotanya ada 14 orang dari lintas fraksi secara proporsional,” terang Arif kemarin.
Dalam LHP BPK tertanggal 31 Desember 2013 tersebut terdapat beberapa rekomendasi. BPK RI Perwakilan DIJ menemukan adanya sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan belanja infrastruktur dan hibah bansos pada APBD Murni 2013. “BPK menyarankan untuk menegur SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait,” ungkap politikus PKS ini. Arif menguraikan diantara fokus pencermatan pansus nanti adalah adanya kelebihan pembayaran belanja infrastruktur senilai Rp 1,5 lebih di Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Juga adanya penyaluran hibah bansos yang tidak sesuai aturan yang berlaku. “Serta spesifikasi pembangunan infrastruktur seperti jalan tidak sesuai,” sebutnya. Karena itu, Arif berharap selama 14 hari kedepan pansus dapat menyelesaikan adanya sejumlah rekomendasi dari BPK tersebut. “Kalau nanti dipandang perlu pansus dapat merekemondasikan kepada BPK untuk melakukan audit investigatif,” tuturnya.
Dari itu, tak menutup kemungkinan hasil rekomendasi pansus kepada BPK untuk melakukan audit investigatif dapat berujung masuk dalam ranah hukum. Menurutnya selama tiga tahun terakhir BPK tercatat sudah mengeluarkan LHP dengan tujuan tertentu sebanyak dua kali. Yakni, pada tahun 2011, dan 2013. (zam/ila)