Konflik internal jajaran Pemkab Bantul rupanya tidak lagi bisa ditutupi. Mantan Kabag Hukum Setda Bantul Andhy Soelistyo SH MHum menepis semua tuduhan yang dilakukan sejawatnya Kepala Satpol PP Bantul Kandiawan.Andhy yang sekarang menjabat camat Sanden itu berencana melakukan klarifikasi ke Polres Bantul. Ia juga membantah melakukan pemalsuan nomor Peraturan Bupati (Perbup) Bantul No.1/2011 maupun pembuatan surat keputusan (SK) bupati No.16.b Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam surat tanda penerimaan laporan (STPL) nomor polisi LP/24/1/2014/DIJ/RES.BTL tertanggal 21 Januari tersebut.
“Nggak mungkin. Mosok sih saya harus (melakukan pemalsuan). Nyuwun sewu,” terang Andhy kemarin (27/1).
Andhy menegaskan, mekanisme penomoran perbup maupun regulasi lain di internal pemkab berdasarkan aturan yang berlaku. Untuk itu, pemalsuan penomoran perbup maupun SK bupati itu mustahil dia lakukan.
“Saya belum bisa matur (ngomong) banyak soal ini dulu,” kilahnya.Sedangkan Sekda Riyantono menolak memberikan komentar. Dalam laporan yang dibuat Kandiawan, mantan kepala Bappeda ini juga ikut terseret. Dalam SK Bupati No.16.b Tahun 2011 tanggal 4 Januari diparaf Riyantono selaku Sekda.
Padahal, kala itu Toni, sapaan akrabnya, masih menjabat sebagai kepala Bappeda. Dia menjadi Plt Sekda pada 16 Februari 2011 dan definitif sebagai Sekda pada 29 November 2011.”Nggak soal itu (laporan Kandiawan),” elaknya.Pada bagian lain, Kepala Satpol PP Bantul Kandiawan mengisyaratkan akan mencabut laporannya. Hanya saja, pencabutan harus menunggu perkembangan yang terjadi.”Ya pokoknya dilihat saja perkembangannya seperti apa,” kilahnya.Kapolres Bantul AKBP Surawan mengatakan, belum ada rencana memanggil sejumlah pihak yang terkait dengan pelaporan Kandiawan.”Pelapornya (Kandiawan) saja belum ada waktu diperiksa,” jelasnya.(zam/kus)