Tindakan Kandiawan Laporkan Mantan Kabag Hukum
JOGJA– Kejati DIJ diminta tidak terpengaruh dengan manuver Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bantul Kandiawan yang membuat laporan ke Polres Bantul dengan mengadukan mantan Kabag Hukum Setda Bantul Andhy Soelistyo SH telah memalsukan Peraturan Bupati No 1/2011, dan Surat Keputusan No 16.b/2011.
Kedua aturan yang diteken Bupati Bantul Sri Surya Widati itu menjadi dasar hukum Pemkab Bantul mencairkan hibah kepada KONI Bantul yang diteruskan ke Persiba senilai Rp 12,5 miliar.
“Langkah yang dilakukan saudara Kandiawan itu aneh. Apa kapasitasnya melaporkan ke Polres Bantul,” ungkap Direktur Indonesia Court Monitoring (ICM) Tri Wahyu Kus Hardiyatmo kemarin (27/1).
Tri Wahyu menyatakan, sesuai pasal 263 junto pasal 264 KUHP tentang pemalsuan surat, pihak yang melaporkan mestinya adalah orang yang dirugikan. Mestinya pelapor dalam kasus tersebut adalah bupati Bantul sebagai orang yang meneken peraturan bupati dan SK bupati tersebut.
“Pertanyaannya sekarang apakah bupati merasa dirugikan. Kalau dirugikan kenapa peraturan dan SK bupati itu diteken. Lantas apa urgensinya Kandiawan membuat laporan itu” ungkap Tri Wahyu.
Lebih jauh dikatakan, pihaknya mencurigai ada skenario tertentu di balik laporan tersebut. ICM menengarai, tindakan melaporkan dugaan adanya pemalsuan surat itu sekadar akal-akalan. Tujaunnya ingin menutupi kasus sesungguhnya yang lebih besar. Yakni perkara dugaan korupsi hibah Persiba Rp 12,5 miliar.
“Jangan-jangan ada upaya terselubung untuk mengaburkan perkara hibah Persiba,” ucapnya.
Karena itu, Tri Wahyu meminta agar kejati mendalami kemungkinan tindakan Kandiawan justru sebagai upaya merintangi penyidikan perkara hibah Persiba.
Sesuai dengan pasal 21 UU No 31/1999 junto UU No 20/2001 dinyatakan, setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara.
Ancamannya paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta.
“Kami menduga ada upaya ke arah itu baik secara langsung maupun tak langsung. Kami berharap kejati mendalaminya,” pinta Tri Wahyu.
Kadiv Pengaduan Masyarakat Jogja Police Watch (JPW) D. Sa’arani SH meminta polisi agar memprioritaskan penuntasan penyidikan perkara hibah Persiba dibandingkan kasus dugaan pemalsuan surat.
Alasannya, kasus yang tengah disidik Kejati DIJ itu merupakan perkara tindak pidana khusus. Sedangkan laporan Kandiawan menjadi ranah pidana umum. “Pidana khusus harus didahulukan dibandingkan perkara pidana umum,” katanya.
Tak hanya itu, Sa’arani juga menyatakan keheranannya dengan argumentasi Kandiawan sebagai pelapor. Ia beralasan sebagai kepala Satpol PP berkewajiban menegakkan peraturan daerah. Peraturan dan SK bupati itu dianggapnya masuk dalam wilayah ketugasan Satpol PP.
“Itu jelas argumentasi yang dicari-cari. Tugas penegakan perda itu tidak menyangkut tindak pidana,” sesalnya.
Sedangkan dari kejati memastikan tidak akan terpengaruh dengan laporan Kandiawan tersebut. Lembaga Adhiyaksa yang dipimpin Suyadi SH itu menegaskan, tuduhan pemalsuan surat yang ditujukan kepada Andhy Soelistyo semasa menjabat Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Bantul 2009-2011 tak ada kaitannya dengan penyidikan kejati.
“Laporan tersebut tak akan pengaruhi proses penyidikan hibah Persiba,” tegas Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati DIJ Purwanta Sudarmaji SH kemarin.
Menurut Purwanta, dugaan pemalsuan surat dan hibah persiba merupakan dua persoalan yang berbeda. Ia menilai, Kandiawan ke polres kategori pidana umum. Sedangkan kasus hibah Persiba yang ditangani kejati pidana khusus yaitu korupsi.
“Biarkan saja. Kami tidak mau memikirkan masalah tersebut karena memang tidak ada kaitannya,” tambahnya.
Kejati membuktikan laporan Kandiawan tak akan mempengaruhi proses penyidikan Persiba. Sebagai bukti, sesuai rencana hari ini Selasa (28/1) tim penyidik yang dipimpin Aspidsus Kejati DIJ Pindo Kartikani SH akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka mantan Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Bantul Edy Bowo Nurcahyo (EBN).
Setelah itu, sehari kemudian giliran mantan Bupati Bantul Idham Samawi (IS) diperiksa sebagai tersangka pada Rabu (29/1) besok. “Sesuai jadwal, besok penyidik akan melakukan pemeriksaan EBN dan IS,” kata Purwanta.
Apakah penyidik akan melakukan penahanan kepada kedua tersangka pada pemanggilan kedua? Purwanta tak bisa memastikan. Sebab, penahanan seorang tersangka ada di tangan penyidik. “Tergantung penyidik. Penyidik memiliki alasan subjektif dan objek,” kelit Purwanta.
Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Hifdzil Alim mengatakan, penyidik dapat segera melakukan penahanan terhadap kedua tersangka hibah Persiba. Secara objektif, syarat melakukan penahanan sudah terpenuhi. Yakni kedua tersangka dijerat pasal dengan ancamanan hukuman di atas lima tahun penjara.
“Tapi syarat subjektif sepenuhnya ada di tangan penyidik untuk menilai apakah secara subjektif tersangka patut segera ditahan atau tidak,” kata Boy, sapaan akrabnya.
Selain layak ditahan, Boy meminta kasus dugaan korupsi hibah Persiba dapat segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor sebelum Pemilu April mendatang. Boy khawatir, bila berkas hibah Persiba dilimpahkan usai pemilu dikhawatirkan akan banyak intervensi politik.
“Apalagi salah satu tersangka ada yang mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI. Kalau dia jadi, otomatis tersangka akan berupaya melakukan perlawanan dengan kekuatan yang dimiliki,” tambah Boy. (mar/kus)