Soal Penggantian Ketua DPRD Kabupaten Magelang
MUNGKID – Proses pengangkatan Saryan Adi Yanto sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang mendapat tanggapan dari internal anggota dewan.
Salah satu yang menanggapi adalah dari Fraksi PKB Hibatun Wafiroh. Wafiroh menyatakan, pengangkatan Ketua DPRD Kabupaten Magelang itu semestinya dilangsungkan sesuai hukum yang berlaku.
Perempuan berkerudung ini menilai, keabsahan dasar hukum pelaksanaan pengangkatan ketua DPRD masih jadi pertanyaan. Sesuai pada awal-awal konlik dualisme pimpinan DPRD, masalahnya adalah antara status Plt Ketua DPRD Kuswan Hadji dan Ketua DPRD Susilo. “Sesuai surat yang dikeluarkan dari KPU dan Kementerian Dalam Negeri, status Plt selesai saat pimpinan definitif kembali ke DPRD. Sehingga, Plt tidak berhak memimpin rapat setelah ketua definitif kembali,” papar Wafiroh, kemarin (27/1).
Ia mengaku konsisten akan keputusan status Plt yang tidak berhak memimpin rapat dalam menentukan kebijakan. Termasuk memimpin rapat mengganti anggota baru maupun mengangkat pimpinan baru.
“Kami tidak masalah penggantinya mau siapa. Tapi penggantian ini bisa dilaksanakan sesuai proses hukum yang legal,” kritiknya. Mantan Komisi C DPRD Kabupaten Magelang ini berpendapat, pengganti ketua DPRD dari PDIP sudah tepat. Hanya, dirinya kembali menegaskan proses penggantian ketua DPRD harus sesuai hukum yang berlaku. “Kalau Plt tidak berhak memimpin rapat kan masih ada wakil ketua DPRD. Saya ngomong ini apa adanya, tanpa ada kepentingan,” imbuhnya.
Permintaan agar sesuai peraturan juga dilontarkan Wakil Ketua DPRD M. Achadi. Achadi meminta pergantian pimpinan DPRD bisa dilakukan sesuai hukum yang berlaku. Proses hukum yang sedang dijalankan, yakni ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk dihormati.
“Tetapi gugatan di PTUN juga jalan. Gugatan hukum penting biar tidak lagi ada proses yang melanggar aturan. Kita normatif saja, ikuti aturan,” kata Achadi.
Sementara itu, Ketua DPRD Susilo mengatakan, dirinya mendasarkan pada tata tertib DPRD dan PP 16 tahun 2010, terkait penggantian dirinya. Ia enggan berkomentar panjang-lebar, terkait penggantian dirinya.
Menurutnya, rapat yang diselenggarakan Plt tidak sesuai dengan aturan.
“Rapat-rapat itu yang mimpin kan Plt, masih punya wewenang kah jika dipimpin Plt. Sejak KPU menetapkan paslon terpilih?,” sindir Susilo. Susilo juga menjelaskan, rapat pemberhentian dirinya tidak memenuhi kuorum.
“Silakan ditanyakan pada Sekwan, kronologi rapat paripurna pemberhentian saya, apakah kuorum. Saya tetap berpegangan pada Tatib dan PP 16/2010,” tegasnya.
Terpisah, Sekretaris DPRD Kabupaten Magelang Mulyono mengaku syarat rapat pergantian pimpinan DPRD tak harus kuorum. Hanya saja yang dibutuhkan saat rapat berlangsung adalah daftar kehadiran para anggota DPRD.
“Tidak harus 2/3 dari anggota DPRD,” imbuh Muyono.
Mulyono mengaku rapat yang digelar para Sabtu malam pukul 20.00 juga dinilai tidak ada masalah. Ia mengaku rapat penggantian ketua DPRD itu sebelumnya telah dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) pada Jumat (24/1) sore. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri (PN) Mungkid yang sebelumnya dijadwalkan melantik, ada kendala yaitu orangtuanya meninggal dunia. “Sehingga harus mencari penggantinya,” katanya.
Menjelang pelantikan bupati Magelang terpilih periode 2014-2019, Ketua DPRD Kabupaten Magelang Susilo digantikan Saryan Adi Yanto. Pelantikan ketua DPRD dari PDIP dilaksanakan dalam sidang paripurna istimewa di gedung DPRD Kabupaten Magelang, Sabtu (25/1) malam.(ady/hes)