Pariwisata masih menjadi sektor yang cukup menarik dikembangkan. Berbagai inovasi dan terobosan dilakukan sejumlah daerah. Di antaranya dengan menggelar even-even berskala internasional.
KUSNO S UTOMO, Padang
Bila tak digarap serius dan lekas berbenah, pariwisata di DIJ terancam tertinggal dengan provinsi lain. Bahkan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) secara terang-terangan berani sesumbar ingin menggeser dominasi DIJ.
“Kami dengan sekuat tenaga sudah satu kata antara pemerintah provinsi dengan DPRD menjadikan Bumi Minangkabau sebagai daerah tujuan wisata kedua setelah Bali,” ungkap Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sumbar Burhasman saat menerima kunjungan sejumlah wartawan unit DPRD DIJ yang mengadakan studi komparasi pengembangan pariwisata di gedung DPRD Provinsi Sumbar Selasa (21/1).
Baginya tak ada masalah untuk berkompetisi dengan DIJ yang lebih dulu dikenal dengan status sebagai daerah tujuan wisata kedua setelah Bali. “Ibaratnya kalau DIJ itu nomor 2 A, kami nomor 2 B,” ungkap Burhasman.
Banyak hal dilakukan Pemprov Sumbar agar sektor pariwisata maju dan daerah mereka lebih dikenal. Penyelenggaraan acara-acara berskala internasional menjadi pilihan. Sejak enam tahun terakhir berbagai even digelar secara rutin daerah tersebut.
Even kelas dunia yang digelar itu seperti lomba balap sepeda Tour de Singkarak. Lalu Festival Tabuik, Pacu Itik, Festival Perahu Naga, dan sejumlah acara lainnya.
Khusus Tour de Singkarak telah diadakan sejak 2009 silam. Kabid Investasi Badan Kerja Sama dan Penanaman Modal (BKPM) Provinsi Sumbar Danang Wintoro Aji menyebutkan acara itu tak sepenuhnya digarap oleh pemprov.
Namun pihaknya melibatkan partisipasi sejumlah pemkab dan pemkot se-Sumbar. Keterlibatan mereka dari tahun ke tahun terus bertambah. Semula hanya ada sembilan pemkab dan pemkot yang ambil peranan. Belakangan meningkat menjadi 14 daerah dari 16 pemkab dan pemkot se-Sumbar.
Selama penyelenggaraan Tour de Singkarak itu, Pemprov Sumbar menggandeng swasta sebagai pelaksananya. “Pelaksananya kami bekerja sama dengan Stupa sebagai event organizer. Stupa itu dari Jogja,” ungkap pria asal Suryaputran, Kecamatan Kraton, Kota Jogja ini.
“Jadi banyak orang Jogja yang ambil peran di Sumatera Barat ini,” ungkap mantan atlet taekwondo yang pernah bertugas di lingkungan Bappeda Provinsi DIJ sebelum akhirnya hijrah ke Padang ini.
Dengan berkembangnya pariwisata itu telah berdampak bagi kemajuan daerah. Pemprov Sumbar sendiri tidak secara langsung merasakan dampak dari penyelenggaraan even-even internasional itu. Justru pemkab dan pemkot yang menikmatinya. Sebab, pajak hotel dan restoran menjadi kewenangan kabupaten dan kota. “Kami hanya memfasilitasi saja,” ujarnya.
Selama dua tahun, 2011-2013, Danang mencatat sumbangan investasi pariwisata lumayan besar. Jumlahnya mencapai Rp 9,5 triliun sebagai dampak dibangunnya 2.500 kamar hotel di wilayah Sumbar.
“Kami juga ingin menjadi destinasi wisata utama di Pulau Sumatera. Itu menjadi visi kami ke depan,” terangnya.
Dukungan terhadap pembangunan pariwisata juga ditunjukan parlemen. DPRD memberikan dukungan penuh terhadap alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Misalnya terkait pembangunan jalan-jalan yang menghubungkan sejumlah objek wisata di provinsi tersebut.
“Jalan-jalan kami upayakan mulus tidak ada yang berlubang,” imbuh Danang.
Bersama Sekretaris DPRD DIJ Drajad Ruswandono, beberapa wartawan berupaya membuktikan keterangan tersebut. Infrastruktur jalan yang menghubungkan antarkabupaten dan kota, khususnya yang terkait dengan objek-objek wisata andalan Sumbar boleh dibilang relatif mulus. Itu bisa dilihat dari perjalanan Padang-Padang Panjang, Tanah Datar hingga Bukittinggi. Kemacetan kendaraan juga bisa dikatakan belum terjadi. Dengan demikian, kenyamanan wisatawan menikmati keindahan alam Sumbar sangat terasa.
Lantas bagaiman dengan pariwisata DIJ? Selama lima tahun terakhir, boleh dikatakan DIJ miskin even-even berskala internasional yang digelar pemprov. Padahal bila ditilik dengan visi DIJ 2005-2025, DIJ punya gagasan yang jauh ke depan.
DIJ telah menetapkan visi sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara. Itu menjadi bagian dari visi besar DIJ pada 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera.
Visi yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) telah berjalan hampir sepuluh tahun. Namun realisasi dari implementasi visi itu masih jauh dari harapan.
Gejala itu antara lain dapat disimak dari belum jelasnya arah alokasi anggaran mendukung visi tersebut. Pembangunan infrastruktur dan penataan objek-objek wisata terkesan belum sungguh-sungguh. Bahkan kawasan pantai selatan di Gunungkidul sebagian tanahnya justru telah dikapling-kapling menjadi milik perorang atau swasta.
Padahal pada 2025 mendatang, gubernur DIJ harus mempertanggungjawabkan visi yang telah dicanangkan itu kepada masyarakat DIJ melalui DPRD.
Bila tak tercapai, maka sama saja DIJ akan terjun bebas. Apalagi seorang sumber di lingkungan Pemprov DIJ membisiki hingga 2013 lalu, deviasi atau penyimpangan dari visi itu mencapai 28 persen. “Itu cukup merisaukan,” ungkapnya. (*/ila)