PURWOREJO – Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang resmi digulirkan awal Januari 2014 digandang memberikan harapan bagi masyarakat. Kenyataan, di lapangan berbanding terbalik.
“Masyarakat golongan ekonomi kurang mampu kesulitan mengakses JKN. Mereka kebanyakan golongan kurang mampu yang tidak tersentuh Jamkesmas,” kata Ketua Komisi D DPRD Purworejo Zusron, baru-baru ini (24/1).
Dikatakan Zusron, banyak masyarakat yang tidak bisa ikut program tersebut, lantaran keterbatasan finansial.
“Kewajiban membayar premi sesuai kelas layanan memberatkan mereka yang di tempat kerjanya belum dijamin kesehatan,” imbuhnya. Zusron mencontohkan, dalam sebuah keluarga yang memiliki anggota jiwa lebih empat orang memilih premi terendah Rp 25.500. Jika ditotal per bulan Rp 153 ribu untuk empat orang.
“Keluarga itu tidak berani mengambil premi kelas satu yang bernilai Rp 59.500 karena nilainya membengkak cukup besar,” ujarnya. Menurut Zusron, tidak hanya masalah premi yang muncul, karena tak semua masyarakat tidak mampu masuk daftar penerima bantuan iuran (PBI) seperti yang dijanjikan pemerintah pusat.
“Pendataan mengenai masyarakat yang masuk dalam PBI perlu dievaluasi. Jangan hanya berdasarkan data keluarga miskin dari BPS,” imbuhnya. Sementara di Purworejo, sambung Zusron, permasalahan pendaftaran sebagai peserta JKN masih terkendala. Merupakan tabiat masyarakat, jika belum terpaksa, biasanya malas mengurusnya. “Kebanyakan masyarakat bawah baru mengurus JKN setelah sakit. Ini budaya yang sulit dirubah,” sambungnya. Mengatasi permasalahan itu, Zusron meminta BPJS Purworejo bergerak cepat dan jangan hanya membuka layanan di kantor. “Perdekat layanan pendaftaran hingga tingkat kecamatan. Kalau masyarakat yang disuruh datang sendiri, cukup sulit,” terangnya.
Kepala BPJS Purworejo Tofik mengalami kendala melakukan sosialisasi. Ia menunggu pemkab yang rencananya akan membentuk tim khusus menangani sosialisasi JKN pada masyarakat. “Kami dibantu pemkab menyosialisasikan JKN pada masyarakat. Di awal penerapan, belum ada target berapa peserta yang didapat. Yang penting program tersosialisasikan terlebih dahulu,” katanya.(tom/hes)